Menteri Trenggono Optimistis KKP Bisa Tingkatkan Nilai Tukar Nelayan

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dirinya optimistis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bisa melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN).

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata masih pada angka 103,” ujar Trenggono.

Hal tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) guna membahas sasaran pembangunan nasional di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Adapun upaya peningkatan NTN tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024.

Baca juga: Peringati Hari Laut Sedunia, Menteri Trenggono Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Laut

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, langkah strategis yang akan untuk meningkatkan NTN adalah melalui kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek demi memperbaharui kebijakan harga ikan.

Selain itu, kata dia, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

"Di lapangan, kami juga telah mencoba menelusuri dan mengumpulkan data terkait mengapa NTN selama ini masih rendah," terang dia dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Sebagai informasi, nilai produksi ikan di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang. Dari data ini, seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi.

Baca juga: Ada Potensi Tsunami 29 Meter Pesisir Selatan Jatim, Nelayan Banyuwangi: Kalau Takut Mau Makan Apa?

Namun, pada kenyataannya, nilai rata-rata NTN periode 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan rata-rata NTN Indonesia periode saat ini berada pada angka 103,4.

Menteri KP menyebutkan, rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan lesu, besarnya spending operasional, hingga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

“Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraannya. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu, sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain,” tegas Trenggono.

Selain mengukur tolak ukur kesejahteraan nelayan, dia juga melakukan dorongan internal terkait kebijakan strategis apa saja yang bisa dirumuskan.

Baca juga: Seminggu Patroli, KKP Tangkap 19 Kapal Maling Ikan

"Saya sudah dorong terus di internal, agar bulan ini kita tahu starting point ada di mana. Kalau sudah begini, bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan nelayan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri KP juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga tahun 2024.

Beberapa program itu meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budi daya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.

Trenggono berharap, melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, target-target tersebut dapat tercapai dengan cepat.

Baca juga: Dorong Produktivitas Budidaya Perikanan di Pasaman, KKP Galakkan Program Pakan Mandiri

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi,” katanya.