Mendagri Minta Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Jalankan Program Pengendalian Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta bupati atau wali kota hasil Pilkada 2020 untuk menjalankan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Hal itu ia sampaikan saat membukaPembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021.

"Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengontrol pandemi Covid-19, untuk bisa mengendalikan, maka saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada empat indikator (pengendalian)," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Untuk Kesuksesan Pemilu 2024, Mendagri Ajukan Anggaran Rp 1,902 Triliun

Tito meminta kepala daerah untuk mengontrol pandemi melalui empat indikator pengendalian pandemi Covid-19, yakni pengendalian angka positif, bed occupancy rate (BOR).

Kemudian recovery rate atau angka kesembuhan yang tinggi, serta fatality rate atau angka kematian yang rendah.

Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk aktif secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan memeriksa tren angka kasus harian dan presentase empat indikator pengendalian tersebut.

Dengan begitu, diharapkan kepala daerah memiliki data yang cukup untuk menjadi dasar kebijakan pengendalian pandemi.

"Nah empat angka ini hendaknya menjadi pegangan Bapak/Ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50 persen, itu artinya terkendali," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Sebut Pemulihan Ekonomi Harus Jadi Prioritas dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kapolri ini juga menekankan pengendalian ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat.

Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat. Ekonomi yang pulih juga diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Tito, pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Ia juga meminta realisasi APBD tak dieksekusi pada akhir tahun anggaran agar tidak menghambat pemulihan ekonomi secara nasional.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal," ucap dia.