KILAS

Merujuk UU Ciptaker, Investor Asing Boleh Tanam Modal di Industri Pertahanan

Kompas.com - 08/06/2021, 08:37 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir di Kota Ankara, Turki. @IsmailDemirSSBMenteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir di Kota Ankara, Turki.

KOMPAS.com - Pengamat Pertahanan dan Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Andi Widjajanto mengatakan, investor asing dapat menanam modal pada industri pertahanan sesuai rujukan Undang-Undang (UU) tentang cipta kerja (ciptaker).

Sebelumnya, kata dia, sektor ini dilarang atau tercantum dalam daftar negatif investasi (DNI).

"Sekarang, bisa saja Perindustrian Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Pindad) dapat investment joint venture (JV) dengan Jerman," ujar Andi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Ia mencontohkan, seperti yang dilakukan Rheinmetall ke Turki. PT Dirgantara Indonesia juga dapat kerja sama dengan produsen pesawat, Lockheed Martin.

Baca juga: PT Dirgantara Indonesia Kirim Helikopter Bell 412EPI ke TNI AD

“Apabila TNI AD ingin membeli black hawke, maka JV dapat membuat fasilitas perawatan black hawke,” kata Andi, dalam podcast politik dari Nagara Institute di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu (6/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, ia menjelaskan, bahwa PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) maupun swasta lainnya belum bisa secara resmi bermain pada industri pertahanan.

Hal tersebut, sebut Andi, tidak dapat dilakukan sekalipun sudah mendapat "lampu hijau" dari UU Ciptaker. Sebab, aturan turunan dari beleid sapu jagat (omnibus law) belum diterbitkan hingga kini.

"Belum bisa bergerak karena menunggu kelengkapan UU Ciptaker beserta turunannya. Seharusnya aturan turunan ini diterbitkan pada April 2021," ucapnya.

Baca juga: Banjir Usulan, Aturan Turunan UU Ciptaker Dikebut

Seiring diresmikannya UU Ciptaker, Andi menilai PT TMI dapat melihat adanya peluang perluasan bisnis di bidang industri pertahanan.

Menurutnya, berdirinya PT TMI dalam memeriahkan industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan hal wajar.

"UU Ciptaker menyatakan, swasta boleh jadi lead integrator dalam memproduksi senjata. Sebelumnya, hanya delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang boleh melakukan kegiatan ini," jelas Andi.

Ia menyatakan, swasta diperkenankan menjual dan memproduksi senjata atas izin Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, wajib ada alih teknologi sesuai mandat UU Industri Pertahanan.

Baca juga: Menhan Prabowo Dorong Kemandirian Industri Pertahanan

Menhan dipastikan menilik anggaran BUMN soal pengadaan alutsista

Pada kesempatan yang sama, Andi Widjajanto mengatakan, Menhan terlebih dulu akan mengatur anggaran BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam rencana pengadaan alutsista sekitar Rp 1.760 triliun.

"Sebab, mengambil keseluruhan (proyek senilai) Rp 1,7 kuadriliun dengan hitungan bisnis normal tidak akan bisa. Mustahil bisa dilakukan cara cepat untuk kuasai Rp 1.7 kuadriliun di tangan satu entitas,” ujarnya.

Oleh karenanya, Andi meyakini, PT TMI tidak akan sanggup memonopoli pengadaan alutsista sekitar Rp 1.760 triliun.

Pasalnya, modal awal yang harus dimiliki terlalu besar dan sukar bagi perusahaan mana pun untuk memenuhinya.

Baca juga: Profil PT TMI: Dikaitkan dengan Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Direkturnya Teman Seangkatan Prabowo

"Kalau dibilang PT TMI akan ambil semua, saya yakin nilai Rp 1,7 kuadriliun itu susah untuk didapatkan. Sudah pasti tidak bisa," ujar Andi.

Secara perhitungan sederhana, ia menjelaskan, equity (penyertaan modal) untuk Rp1,7 kuadriliun kira-kira dibutuhkan persentase 30 persen atau sekitar Rp 600 triliun.

Dari Rp 600 triliun tersebut, lanjut Andi, PT TMI harus menyediakan dana paling tidak sekitar Rp 200 triliun.

"Jumlah itu terlalu besar, tidak ada yang bisa melakukan itu di Indonesia. Bahkan BUMN sekalipun," imbuhnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

Nasional
Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Nasional
UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

Nasional
Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Nasional
Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.