Anggota Komisi I DPR: Sejak Dulu Pembelian Alutsista Pakai Dana Pinjaman Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi menyebut, sejak dulu pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI menggunakan dana pinjaman luar negeri.

Hal itu disampaikan Bobby menanggapi rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memborong alutsista baru sebesar Rp 1.700 triliun dengan menggunakan anggaran pinjaman luar negeri.

"Kalau masalah pinjaman luar negeri itu kan dari dulu memang pembelian alutsista itu pinjaman luar negeri, itu sih tidak ada yang berubah," ujar Bobby dalam diskusi virtual yang digelar Tempo, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Kemenhan Ungkap Lebih dari 50 Persen Alutsista Indonesia Tua dan Rusak

Kendati menggunakan dana pinjaman luar negeri, kata Bobby, Indonesia mampu memiliki teknologi pertahanan yang setingkat dengan negara.

Selain itu, pinjaman dana luar negeri tersebut juga dianggap wajar.

Sebab, penggunaan material dalam negeri sendiri untuk membuat alutsista sejauh ini belum efisien.

"Kalau kita coba buat dalam negeri itu masih tidak efisien," ucap dia.

Pihaknya mengaku mendukung rencana Kemenhan tersebut. Mengingat, postur pertahanan TNI dianggap mengalami ketertinggalan.

Berdasarkan catatannya, pada 1998 hingga 2008 tidak ada modernisasi alutsista.

Baca juga: Soal Komitmen Memodernisasi Alutsista TNI, Direktur Lesperssi: Dua Jempol untuk Jokowi dan Prabowo

Akibatnya, banyak alutsista yang sudah tidak layak pakai. Ditambah, tingkat kesiapan alutsista tersebut rendah.

Selanjutnya, pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (MEF) melalui program Minimum Essential Force (MEF) mulai kencang melakukan modernisasi alutsista.

Akan tetapi, menurut Bobby, pemerintah tetap perlu mengejar ketertinggalan. Apalagi, pada periode 1998-2008 tak terjadi modernisasi alutsista.

"Jadi ketertinggalan 10 tahun tersebut harus segera dipenuhi karena kalau tidak postur kita masih belum sama seperti postur sebelum tahun 98," ucap Bobby.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: Percepat Peremajaan Alutsista TNI, Pemerintah Susun Strategi Ini

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.