Gelar Ijtima Komisi Fatwa, MUI Akan Bahas soal Khilafah hingga Pinjaman Online

Kompas.com - 07/06/2021, 17:55 WIB
Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amin Suma, (kanan), memberikan paparan mengenai kaitan pertanahan dan wakaf dalam tinjauan fiqih dalam diskusi publik terkait RUU Pertanahan dalam Perspektif Penguatan Wakaf. dok. Dompet DhuafaGuru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amin Suma, (kanan), memberikan paparan mengenai kaitan pertanahan dan wakaf dalam tinjauan fiqih dalam diskusi publik terkait RUU Pertanahan dalam Perspektif Penguatan Wakaf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Ijtima Komisi Fatwa ke-7 pada Juli mendatang.

Adapun Ijtima itu digelar setiap tiga tahun sekali untuk menghasilkan fatwa terbaru dengan menghadirkan berbagai ahli.

"Kita diskusikan lebih lanjut mengenai tema masalah strategis kebangsaan, fikih kontemporer, dan peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Komisi Fatwa Amin Suma, dilansir dari laman resmi MUI, Senin (7/6/2021).

Baca juga: MUI Minta Saudi Jelaskan soal Tak Ada Pemberangkatan Haji Asal Indonesia

Ia mengatakan, pembahasan tema awal Ijtima Komisi Fatwa ulama ini dipimpin pengurus-pengurus MUI, antara lain Huzaemah T Yanggo, Asrorun Ni’am, Amin Suma, dan Miftahul Huda.

Mereka akan membicarakan tema awal sebelum nantinya tema-tema tersebut akan dibawa ke forum pembahasan yang lebih besar pada Juli mendatang.

Terutama tema yang belum pernah dibahas pada musyawarah nasional (munas) sebelumnya, seperti panduan pilkada yang bisa dijadikan tuntunan bagi umat Islam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita masih perlu memperjelas tema-tema yang akan dibicarakan nanti ketika forum diskusi ijtima ulama komisi fatwa digelar," ujarnya.

Baca juga: MUI Tetapkan Masa Berlaku Sertifikasi Halal Menjadi 4 Tahun

Lebih lanjut, Amin menyampaikan tema pertama yang dibahas adalah strategis kebangsaan meliputi komunisme, panduan pilpres dan pilkada, dan khilafah.

Kemudian tema kedua, masalah fikih kontemporer meliputi zakat perusahaan dan saham, pernikahan dan perceraian online, pinjaman online, salam dan doa lintas agama, transplantasi rahim, ucapan selamat hari raya agama lain, dan pelaksanaan fatwa tajhiz janaiz Covid-19.

Sedangkan tema terakhir mengenai peraturan perundang-undangan akan meliputi pembahasan mengenai tata kelola sertifikasi halal, Rancangan Undang-undang (RUU) larangan minuman beralkohol, RUU PIP, KUA sebagai layanan agama-agama serta RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama (HMPA).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.