Pernyataannya Dipersoalkan Dubes Arab Saudi, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberi penjelasan soal pernyataannya mengenai Indonesia tidak mendapat kuota haji yang dipersoalkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi.

Dasco mengatakan, pernyataan itu ia lontarkan saat ditanya oleh wartawan mengenai vaksin Sinovac yang belum disetujui oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai syarat pergi haji.

"Pada saat itu, saya menjawab: "Sementara kita enggak usah bahas soal vaksinnya itu dulu. Karena kita mesti memastikan kita dapat kuota haji atau tidak karena info terbaru yang saya dengar bahwa kita enggak dapat kuota haji." Jadi mesti dipastikan dulu soal kuota haji tersebut," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

Menurut Dasco, dalam pernyataannya itu, ia menekankan bahwa persoalan vaksin tidak perlu dibahas dahulu karena belum ada kepastian apakah Indonesia mendapat kuota haji atau tidak.

Baca juga: Sultan HB X Minta Warga DIY yang Kembali Tertunda Berangkat Haji Ikhlas

Sebab, politikus Partai Gerindra itu mengaku memperoleh informasi yang menyebut Indonesia tidak mendapat kuota haji karena adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19.

"Tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun, saya ingin menekankan bahwa jangan bahas terlebih dahulu tentang vaksin, tetapi dipastikan dulu, apakah Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak?" ujar Dasco.

"Karena informasi terbaru yang saya dapatkan itu Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena adanya pembatasan karena pandemi Covid-19," kata dia melanjutkan.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan otoritas terkait untuk mengetahui perkembangan soal kuota haji.

Dasco menuturkan, hingga 28 Mei 2021, pemerintah Indonesia juga belum menerima kepastian soal kuota haji.

Baca juga: 1.090 Calon Jemaah Haji Asal Maluku Batal Berangkat, Kakanwil Kemenag: Kita Harus Bersabar, Harus Tawakal

Padahal, hari itu merupakan batas permintaan pemerintah Indonesia untuk diberikan informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan banyak hal untuk memberangkatkan jemaah haji, mulai dari vaksinasi, persiapan catering, hingga pemondokan.

Oleh sebab itu, ia mendukung keputusan Kementerian Agama yang tidak memberangkatkan jemaah haji asal Indonesia.

"Di samping karena belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi, juga secara tenggat waktu tidak memungkinan bagi Indonesia memberangkatkan jamaah haji," kata Dasco.

Dasco pun meminta agar Kedutaan Besar Arab Saudi tidak merespons secara berlebihan mengenai polemik tersebut.

Baca juga: Cerita Beta 2 Kali Gagal Berangkat Haji, Sudah 10 Tahun Menanti hingga Telanjur Beli Suvenir

"Cukup memastikan dan menyampaikan informasi resmi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan keputusan Pemerintah Kerjaan Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di tengah pandemi Covid-19," kata Dasco.

Kedutaan Besar Arab Saudi mengirimkan surat untuk Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Kamis (3/6/2021), terkait ibadah haji 2021.

Surat tersebut berisi tentang klarifikasi mengenai Indonesia yang tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Padahal menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi, otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait pelaksanaan haji 2021, baik untuk jemaah Indonesia maupun jemaah di dunia.