Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cakupan Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Epidemiolog Sarankan 5 Langkah Ini

Kompas.com - 04/06/2021, 11:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, harus ada sejumlah langkah untuk memaksimalkan cakupan vaksinasi Covid-19 untuk kelompok warga lanjut usia (lansia).

Pertama, kata Dicky, perlu evaluasi secara intensif kendala vaksinasi kepada lansia.

"Ditanyakan kepada petugas yang melakukan vaksinasi baik di RS, puskesmas, sentra vaksikasi maupun di fasilitas kesehatan kendalanya apa. Tentu mereka lebih tahu dan itu akan jadi modal untuk perbaikan. Jadi memang harus ada evaluasi sebelum perbaikan," ujar Dicky ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Rendahnya Vaksinasi Lansia di Tengah Kasus Harian Covid-19 yang Meningkat

Kedua, pemerintah perlu mengenali konteks kendala vaksinasi lansia di setiap daerah di Indonesia.

Dicky menyebutkan ada kendala yang menjadi kekhasan untuk setiap daerah. Kendala-kendala yang berbeda itu pun memerlukan strategi penanganan yang berbeda.

"Nah itu bisa dilakukan dengan survei atau kuesioner sederhana. Ini harus ditemukan apa yang membuat mereka ragu itu apa," ujar Dicky.

"Misalnya, ada yang masih ragu perihal halalnya. Itu harus dijelaskan sebab tak bisa disamaratakan pemahaman masyarakat," kata dia.

Ketiga, Dicky menyarankan pemerintah memperhatikan faktor teknis di lapangan berupa kenyamanan.

Baca juga: Wamenkes: Tingkat Kematian Lansia di Rumah Sakit 3 Kali Lipat Lebih Tinggi

Dia mengingatkan, lansia cenderung menginginkan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu kenyamanan kondisi karena bisa bersama-sama dengan rekan sebaya mereka.

"Orang tua itu ada kecenderungan ingin dengan sesamanya, sebayanya. Kalau dulu ada klub jantung sehat, klub lansia, ini harus dimanfaatkan. Termasuk ini bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi. Gunakan jejaring mereka ini untuk melakukan sosialisasi vaksinasi," ucap Dicky.

Terkait dengan kenyamanan ini, Dicky mengingatkan perlu juga dilakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk mengetahui kendala vaksinasi Covid-19 bagi lansia.

Sebab bisa jadi selain faktor tidak yakin dengan vaksin yang ada, lansia terkendala akses karena tidak ada anggota keluarga yang mengantarkan mereka ke lokasi vaksinasi.

Baca juga: Wamenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 Lansia Baru 16 Persen

"Tentu ini tak bisa hanya melibatkan tenaga kesehatan saja. Kita bisa manfaatkan kader-kader untuk lansia yang sudah ada di masyarakat. Misalnya lewat Posbindu," tutur Dicky.

"Bisa pula bekerjasama dengan dokter setempat, apalagi jika dokternya sudah senior dan sudah pula divaksinasi. Sehingga pesan kepada lansia lebih bisa diterima," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com