Setelah 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, MAKI: Pemberantasan Korupsi Kering, Dingin

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai bahwa dinamika pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengalami perubahan.

Menurut Boyamin, proses pengusutan kasus korupsi di tubuh lembaga antirasuah itu akan berjalan lebih dingin dan cenderung menuruti keinginan pimpinan.

Sebab, lanjut Boyamin, 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan tidak diangkat menjadi ASN adalah orang-orang yang bekerja keras, kritis, dan berani berdebat dengan pimpinan KPK, sekalipun jika ada hal-hal yang dirasa tak sesuai.

"Nah orang-orang yang 75 yang kritis itu tidak ada, maka yang tersisa ya kurang kritis. Nantinya pada proses-proses gelar perkara sedikit adem dan sedikit menurut kemauan pimpinan," tutur Boyamin kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Profil Giri Suprapdiono, Pengajar Wawasan Kebangsaan yang Tak Lolos TWK

Boyamin memprediksi bahwa di bawah masa kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri hingga tiga tahun ke depan, upaya pemberantasan korupsi tidak akan memiliki banyak dinamika.

"Penanganan korupsi tiga tahun ini akan kering, dingin, tidak banyak dinamika. Nah itulah yang dibutuhkan 75 orang pentolan-pentolan ini yang sebenarnya membuat dinamika di KPK," kata Boyamin.

"Dengan tidak ada lagi, ya tidak bisa berharap lagi di KPK ada dinamika yang menuju prestasi yang besar," ujar dia.

Boyamin juga menuturkan bahwa dengan absennya 75 pegawai KPK saat ini, maka dominasi para pimpinan akan semakin terasa, terutama Ketua KPK Firli Bahuri.

"Semakin tampak pola dominasi pimpinan, khususnya Pak Firli. Ia sosok yang mendominasi, sulit didebat maupun ditolak kemauannya," ujar Boyamin.

Baca juga: Tanggapi Polemik TWK di KPK, Firli: Tak Ada Upaya Singkirkan Siapa Pun

Diketahui pimpinan KPK melantik 1.271 pegawainya menjadi ASN, Selasa (1/6/2021) di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pelantikan itu dilakukan pada para pegawai yang telah dinyatakan lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN.

Dalam konferensi pers pasca melakukan pelantikan, Firli Bahuri mengklaim bahwa tidak ada maksud pengadaan TWK untuk menyingkirkan orang-orang tertentu.

Ia menegaskan proses TWK semua pegawai dilakukan dalam kapasitas dan porsi yang sama.

"Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun. Kami, pimpinan tidak ada satu pun niat untuk menyingkirkan seseorang. Tapi hasil TWK adalah hasil sendiri, 1.274 orang lho yang lolos," ujar Firli.

"Kalau boleh saya katakan, semua dilakukan sesuai kriteria, sesuai syarat, mekanisme, dan prosedur. Hasil akhir memang ada yang memenuhi dan tidak," tuturnya.

Baca juga: Polemik TWK Dinilai Jadi Upaya Takuti Pegawai KPK Lainnya