Usai Minta Maaf soal Penilaian, Menkes Berterima Kasih ke Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran tenaga kesehatan di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Budi Gunadi usai memberikan klarifikasi atas penilaian penanganan Covid-19 di 34 provinsi yang menempatkan DKI Jakarta sebagai daerah dengan nilai paling buruk.

"Apresiasi saya kepada aparat pemerintah DKI Jakarta, seluruh tenaga kesehatan, mulai dari kepala dinas kesehatan, RSUD, dokter, perawat, puskesmas," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (28/5/2021).

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman tenaga kesehatan DKI Jakarta dan aparat pemerintah DKI Jakarta," tuturnya.

Baca juga: Jakarta Dapat Nilai E Penanganan Pandemi, Menkes: Saya Minta Maaf ...

Budi menuturkan, ada sejumlah provinsi yang terkena dampak dari penyampaian informasi penilaian penanganan pandemi Covid-19.

Namun, menurut dia, DKI Jakarta paling terdampak dari penyampaian informasi yang disebutnya memancing kesimpangsiuran itu.

"Saya ingin menyampaikan saya telah melihat aparat pemerintah dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta melakukan penanganan dengan sekuat tenaga," ucap Budi.

"DKI Jakarta adalah daerah dengan testing paling tinggi, paling baik. Testing itu adalah salah satu faktor penanganan utama. Bukan seperti yang disebutkan orang bahwa vaksinasi adalah satu-satunya. Saya bilang tidak," tuturnya.

Baca juga: Menkes Sebut DKI Salah Satu Provinsi Terbaik dalam Penanganan Pandemi

Kemudian, dari sisi vaksinasi, DKI Jakarta merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia dengan penyuntikan vaksin paling agresif.

Bahkan, capaian vaksinasi Covid-19 untuk lansia di DKI Jakarta sudah mencapai 60 persen dan merupakan yang tertinggi di antara 34 provinsi lain.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan, lansia paling rentan. Apabila tertular potensi untuk masuk RS dan wafat paling besar. Dan di DKI Jakarta ini paling tinggi. Mungkin sekarang sudah lebih dari 65 persen," tutur Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyampaikan permintaan maaf atas disampaikannya penilaian penanganan pandemi untuk Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Menkes Sebut Testing dan Vaksinasi Covid-19 Lansia di DKI Tertinggi Dibandingkan Provinsi Lain

Budi menyebutkan permintaan maafnya atas nama pribadi dan atas nama pemimpin kementerian.

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menkes atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," ujar Budi.

Menurut Budi, penilaian yang dipaparkan Kemenkes di DPR tersebut menggunakan sejumlah indikator risiko.

Akan tetapi, dia menekankan bahwa indikator-indikator itu tidak bisa menjadi penilaian kinerja suatu daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Apalagi di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah sebenarnya terbaik (penanganannya) dan tenaga kesehatannya sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan," ujar Budi.

"Saya percaya apabila kita bisa saling bekerja sama, saling mendukung dan tidak menyalahkan saya percaya negara kita semakin kuat," tuturnya.

Dia menuturkan, penilaian yang diberikan Kemenkes merujuk pedoman penilaian WHO yang terbaru.

"Ini baru empat pekan lalu kita diskusikan," ujar dia.

Baca juga: Saat Wamenkes Paparkan Data Penanganan Covid-19, Jakarta Dapat Nilai E hingga Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona

Dengan adanya indikator itu, Kemenkes nantinya akan melihat kebijakan apa yang harus ditempuh untuk penanganan pandemi di suatu daerah.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberi nilai E atau yang terburuk kepada Provinsi DKI Jakarta soal penanganan pandemi Covid-19.

Hasil penilaian tersebut mengambil rentang waktu sepekan, yakni selama 16-22 Mei 2021.

Pemaparan mengenai hasil penilaian itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI yang disiarkan YouTube DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Dalam pemaparannya, DKI Jakarta mendapat nilai terendah dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

"Berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matriks tadi, ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. Tetapi ada juga yang masih di C, artinya bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante.

Baca juga: Beri Nilai E untuk Jakarta, Wamenkes Singgung Kapasitas Tracing

Merujuk pernyataan Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi yang disusun Kemenkes dihitung berdasarkan matriks dan level kapasitas.

Hal itu dimulai dari penilaian tidak adanya kasus di suatu provinsi sampai dengan transmisi komunitas di provinsi tersebut.

Kemudian, Dante juga menjelaskan tiga poin yang menjadi dasar penilaian kepada DKI Jakarta.

Pertama, provinsi yang mendapat nilai E disebut dalam kategori transmisi komunitas level 4 atau terendah dari seluruh nilai yang ada.

Kedua, kata Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi juga diukur dari ditemukannya varian baru virus corona.

Dia mengungkapkan, ada empat transmisi komunitas yang terjadi di DKI Jakarta untuk tiga varian baru virus corona, yakni varian B.1.1.7 dari Inggris, varian B.1.351 dari Afrika Selatan dan varian B.1.617 dari India.

Ketiga, berkaitan dengan pelayanan fasilitas kesehatan. Yang mana, di DKI Jakarta sudah terjadi peningkatan keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di RS rujukan Covid-19.

Dante pun menyebutkan pelaksanaan pelacakan kontak erat pasien Covid-19 atau tracing di Ibu Kota tidak maksimal.

"Begitu juga kualitas pelayanan atas rekomendasi tersebut, maka kami perlihatkan masih banyak yang kondisi kendali. Kecuali DKI Jakarta karena kapasitasnya E karena DKI Jakarta BOR sudah mulai meningkat juga kasus tracingnya tidak terlalu baik," ucap Dante.