Profil Kepala BKN Bima Haria yang Dituding Membangkang dari Jokowi soal TWK Pegawai KPK

Kompas.com - 27/05/2021, 18:33 WIB
Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman seusai peresmian UPT BKN Pangkal Pinang, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.COM/HERU DAHNURKepala BKN Bima Haria Wibisana dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman seusai peresmian UPT BKN Pangkal Pinang, Rabu (14/8/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya terkait pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih proses alih status menjadi ASN.

Pernyataan Bima yang dianggap kontroversial terkait pemberhentian 51 pegawai KPK yakni soal keputusannya yang ia sebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) agar proses alih status tidak merugikan pegawai.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK merupakan bentuk insubordinasi atau tidak patuh terhadap perintah Presiden Joko Widodo.

"Keputusan itu semacam insubordinasi karena tidak mengikuti arahan Presiden Jokowi bahwa pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN harus tidak merugikan mereka," ujar Azra kepada Kompas.com, Selasa.

Hal senada disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman.

Zaenur menilai keputusan itu merupakan wujud pembangkangan enam lembaga terhadap instruksi Jokowi.

"Ini adalah tindakan membangkang terhadap kepala negara secara frontal. Nah tindakan pembangkangan memang karena upaya menyingkirkan 75 pegawai KPK ini sejak awal sudah bulat," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian Bima berdalih bahwa keputusan BKN memberhentikan 51 pegawai KPK itu sudah sesuai arahan Presiden Jokowi.

“Ini juga sudah mengikuti arahan Pak Presiden ini tidak merugikan ASN dalam putusan MK, itu sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Bima.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dinilai Tak Bisa Dibina, Ini Penjelasan BKN

Padahal sebelumnya Presiden Jokowi secara tegas menyatakan TWK tak boleh menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tidak lolos dalam tes tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.