Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Sebut Sekitar 1.500 WNI Menjadi Teroris Lintas Batas

Kompas.com - 27/05/2021, 16:46 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, sekitar 1.500 warga negara Indonesia (WNI) menjadi teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF).

Boy memaparkan laporan Sekjen PBB ke-9 tahun 2019 terkait terorisme internasional, yang dikutip dari Sofwan Centre. Laporan itu menyebut 30.000 hingga 42.000 warga dari 100 negara menjadi FTF, termasuk Indonesia.

“Di Indonesia sendiri, gambaran FTF asal Indonesia sebagaimana perkiraan Satgas FTF BNPT, total FTF asal Indonesia adalah sekitar 1.500,” kata Boy, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Pemerintah Masih Kaji Wacana Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS dan Teroris Lintas Batas

Menurut Boy, dari 800 WNI yang terlibat terorisme di luar negeri, sekitar 100 orang telah meninggal dunia. Kemudian 550 orang sudah dideportasi dan 50 orang sudah kembali ke Tanah Air atau returnees.

Boy mengatakan, sebanyak 120 orang telah diproses sesuai hukum ketika tiba di Indonesia sejak 2015.

Sementara itu, bagi returnees yang tidak diproses harus menjalani program deradikaliasi.

“Sehingga saat ini telah atau sedang menjalani proses hukum dalam melakukan tindak pidana terorisme atau pendanaan terorisme,” ujar Boy.

Baca juga: Komisi I DPR Setuju Opsi Pemulangan Anak-anak dari WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Menurut Boy, seharusnya saat ini BNPT sudah berangkat ke Suriah dan Irak untuk melakukan asesmen terhadap WNI yang terlibat terorisme.

Namun, agenda tersebut terkendala pandemi Covid-19 yang masih mewabah di berbagai negara.

“Kami dengan tim satgas akan melakukan asesmen kepada mereka untuk kemudian dilaporkan kepada bapak presiden bagaimana kondisi mereka apakah layak untuk dilakukan repatriasi dikembalikan ke negara kita. Proses ini masih terkendala dengan kondisi Covid yang terjadi,” ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com