Salin Artikel

BNPT Sebut Sekitar 1.500 WNI Menjadi Teroris Lintas Batas

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, sekitar 1.500 warga negara Indonesia (WNI) menjadi teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF).

Boy memaparkan laporan Sekjen PBB ke-9 tahun 2019 terkait terorisme internasional, yang dikutip dari Sofwan Centre. Laporan itu menyebut 30.000 hingga 42.000 warga dari 100 negara menjadi FTF, termasuk Indonesia.

“Di Indonesia sendiri, gambaran FTF asal Indonesia sebagaimana perkiraan Satgas FTF BNPT, total FTF asal Indonesia adalah sekitar 1.500,” kata Boy, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Menurut Boy, dari 800 WNI yang terlibat terorisme di luar negeri, sekitar 100 orang telah meninggal dunia. Kemudian 550 orang sudah dideportasi dan 50 orang sudah kembali ke Tanah Air atau returnees.

Boy mengatakan, sebanyak 120 orang telah diproses sesuai hukum ketika tiba di Indonesia sejak 2015.

Sementara itu, bagi returnees yang tidak diproses harus menjalani program deradikaliasi.

“Sehingga saat ini telah atau sedang menjalani proses hukum dalam melakukan tindak pidana terorisme atau pendanaan terorisme,” ujar Boy.

Menurut Boy, seharusnya saat ini BNPT sudah berangkat ke Suriah dan Irak untuk melakukan asesmen terhadap WNI yang terlibat terorisme.

Namun, agenda tersebut terkendala pandemi Covid-19 yang masih mewabah di berbagai negara.

“Kami dengan tim satgas akan melakukan asesmen kepada mereka untuk kemudian dilaporkan kepada bapak presiden bagaimana kondisi mereka apakah layak untuk dilakukan repatriasi dikembalikan ke negara kita. Proses ini masih terkendala dengan kondisi Covid yang terjadi,” ungkap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/16462711/bnpt-sebut-sekitar-1500-wni-menjadi-teroris-lintas-batas

Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke