Kompas.com - 27/05/2021, 10:12 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021). KOMPAS.com/RODERICK ADRIANKepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat menyudahi energi negatif dan praduga tak konstruktif yang ditujukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengatakan, hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai sebagai aparatur sipil negara (ASN) sudah final.

"Sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK ini. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini," kata Moeldoko melalui rekaman video yang dibagikan ke wartawan, Rabu (26/5/2021).

Baca juga: 51 Pegawai KPK Diberhentikan, Politisi Demokrat Nilai Ucapan Jokowi Hanya Basa-basi

Moeldoko menyebut, TWK seharusnya tidak hanya dilihat dari satu sisi saja.

TWK, kata dia, sebenarnya merupakan bentuk penguatan wawasan kebangsaan bagi setiap pegawai pemerintahan.

TWK tidak hanya pernah diberlakukan di KPK, tetapi juga di semua lembaga, termasuk BUMN, yang pegawainya hendak beralih status menjadi ASN.

Dalam proses tersebut, ditemukan pula pegawai yang tak lolos uji TWK. Namun, menurut Moeldoko, tidak lolosnya para pegawai itu tak pernah diperdebatkan publik sebagaimana yang terjadi di KPK saat ini.

"Bahkan di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga ada, begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?," ujar Moeldoko.

Baca juga: Mengingat Kembali Pernyataan Jokowi soal TWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemberhentian Pegawai KPK

Meski demikian, Moeldoko setuju bahwa mekanisme TWK untuk selanjutnya harus lebih baik. Ia merekomendasikan supaya ke depan penyusunan soal TWK melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia.

Perlu dipikirkan pula sejumlah skenario perbaikan terhadap para pegawai yang wawasan kebangsaannya dinilai masih kurang, yakni melalui pendidikan kedinasan sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.