Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat, ICW Nilai Ada Keterlibatan Kelompok Tertentu

Kompas.com - 27/05/2021, 05:48 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga upaya pemberhentian sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan oleh sejumlah pihak.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai upaya pemberhentian pegawai dengan menggunakan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dilakukan bukan hanya oleh Pimpinan KPK.

"Selama ini dalam pengamatan kami, yang harus dilihat lebih lanjut Pimpinan KPK tidak bergerak sendiri. Ada pola yang terbentuk, ada kerjasama dengan kelompok tertentu," ungkapnya dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Sahabat ICW, Rabu (26/5/2021).

Dugaan itu menurut Kurnia disebabkan oleh adanya dua kejadian. Pertama serangan buzzer pada akun sosial media ICW.

Baca juga: WP KPK: Pemberhentian 51 Pegawai Vonis Yang Kejam

Kedua, adanya upaya peretasan yang dialami sejumlah aktivis antikorupsi dan mantan pimpinan KPK.

"Karena pasca (isu) TWK menguap ada dua kejadian yang menguatkan kesimpulan itu. Pertama ada pengerahan buzzer di media sosial dan platform YouTube itu dipenuhi dengan komentar-komentar menyudutkan atau upaya mendegradasi gerakan ini," jelasnya.

"Kedua adalah upaya peretasan yang dilakukan sejumlah penggiat antikorupsi, dan mantan pimpinan KPK," sambung Kurnia.

Ia kemudian menuturkan bahwa tindakan itu menunjukan adanya persekongkolan.

"Ini bukan kerja Firli Bahuri semata tapi ada persekongkolan jahat dibalik TWK itu," imbuhnya.

Baca juga: BKN: 51 Pegawai KPK Diberhentikan karena Tak Cukup Waktu untuk Dibina

Adapun polemik terkait asesmen TWK sebagai syarat alih fungsi status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih terus terjadi.

Terbaru Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan 51 dari 75 pegawai tetap dinyatakan tidak lolos dan harus berhenti bekerja di KPK.

Sementara itu 24 sisanya masih bisa menjadi ASN setelah melewati pendidikan wawasan kebangsaan.

TWK sendiri dianggap janggal oleh berbagai pihak mulai dari organisasi masyarakat sipil, pegawai, hingga mantan pimpinan KPK.

Baca juga: ICW Nilai Pemberhentian 51 Pegawai KPK Langgar UU KPK dan UU ASN

Di sela polemik yang terus berlangsung, upaya peretasan sempat dialami setidaknya oleh beberapa staf ICW, dan 8 mantan pimpinan KPK saat menggelar konferensi pers virtual pada Senin (17/5/2021) lalu.

Peretasan bahkan juga dialami oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko dan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menyalami peretasan, Kamis (20/5/2021) malam.

Akun Telegram ketiganya diambil alih oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com