KILAS

Berikan Kebijakan Afirmatif, KKP Berkomitmen Kembangkan Tingkat Pendidikan Anak

Kompas.com - 26/05/2021, 17:43 WIB
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Sjarief Widjaja dalam webinar bertema ?Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini,? Selasa (25/5/2021).
DOK. Humas BRSDM Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Sjarief Widjaja dalam webinar bertema ?Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini,? Selasa (25/5/2021).

KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya berupaya memberikan affirmative policy (kebijakan afirmatif) kepada anak agar dapat menuntut ilmu dengan persentase bangku sebesar 55-70 persen.

“Kami ingin memutus rantai kemiskinan, rantai keterbelakangan, dengan menarik mereka keluar dari kehidupan marjinal melalui dorongan dari pendidikan tinggi. Hal ini, merupakan semangat dari Ki Hajar Dewantara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (26/5/2021).

Maka dari itu, lanjut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus membangun inklusif bahwa education for all the people atau pendidikan itu untuk semua orang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara pada web seminar (webinar) bertema “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini,” Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Jika Tak Ada Pandemi, Pemerintah Gelar Pelatihan Vokasi untuk 2 Juta Tenaga Kerja

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama dengan Tim Peneliti Prioritas Riset Nasional (PRN) Pengembangan Sosial Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Maritim Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Dalam kesempatan tersebut, Sjarief menerangkan, tugas KKP adalah mentransformasikan ekonomi di sektor KP dengan dukungan penuh dari sumber daya manusia (SDM).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun SDM ini harus memiliki kapasitas dari sisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap," ujarnya.

Untuk diketahui, SDM unggul menjadi salah satu dari lima agenda besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024.

Baca juga: Kerjasama IDeA Indonesia-Archipelago International Ciptakan SDM Unggul

Pembangunan di sektor pendidikan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kualitas SDM.

Sebab, pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai mampu meningkatkan jumlah penduduk terdidik. Hal ini guna memenuhi permintaan pasar kerja di berbagai sektor ekonomi.

"Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kebutuhan tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pasar kerjanya,” ucap Sjarief.

Terbukti, jumlah stok ikan nasional semakin meningkat setiap tahunnya sejak 2015. Mulai dari 7,3 juta ton menjadi 12,5 juta ton pada 2017.

Baca juga: Menteri Susi Sebut Penenggelaman Kapal Asing Tingkatkan Stok Ikan 100 Persen

“Potensi ini tentu harus didukung dengan ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas guna mengelola potensi besar tersebut," jelas Sjarief.

Pola pembelajaran menganut sistem teaching factory

Pada kesempatan itu, Sjarief menjelaskan, KKP saat ini telah mengembangkan pola pembelajaran dengan menganut sistem teaching factory atau praktik kerja langsung.

“Sehingga pembelajaran yang diberikan bukan sekadar praktik di laboratorium. Pola pembelajaran ini dilakukan dengan berpegang pada empat pilar pendidikan,” imbuhnya.

Adapun empat pilar itu, yakni pembentukan karakter dan kepribadian unggul, pembentukan kompetensi dasar, pembentukan kompetensi keahlian, dan adaptasi lingkungan.

Baca juga: Nadiem: Pandemi Ubah Kebutuhan Kompetensi Dasar Murid...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X