Profil Ganip Warsito, Kepala BNPB Baru yang Punya Segudang Pengalaman Infanteri

Kompas.com - 25/05/2021, 10:44 WIB
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakornis Hukum) TNI Tahun 2021 di Aula Gatot Soebroto Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021). Puspen Mabes TNIKepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakornis Hukum) TNI Tahun 2021 di Aula Gatot Soebroto Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Letnan Jenderal (Letjen) TNI Ganip Warsito resmi menduduki posisi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah menjalani pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) tersebut menggantikan Doni Monardo yang segera memasuki masa pensiun dari dinas kemiliteran pada 1 Juni 2021.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Presiden Jokowi menginginkan adanya tradisi jika posisi Kepala BNPB adalah seorang perwira tinggi aktif.

"Presiden ingin mentradisikan yang memimpin BNPB adalah perwira tinggi aktif, di antaranya agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan," katanya, dikutip dari Kompas.id, Selasa pagi.

Segudang pengalaman infanteri

Pria kelahiran Magelang, 23 November 1963 merupakan jebolan akademi militer (akmil) 1986.

Sebagai perwira tinggi TNI AD, Ganip tergolong bukan orang sembarangan. Ia mempunyai segudang pengalaman di bidang infanteri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bidang ini merupakan pasukan tempur darat dengan metode pertempuran jarak dekat.

Sederet brevet telah disandangnya, mulai brevet Cakra Kostrad, brevet Pemburu, brevet tank kavaleri, hingga brevet pertempuran hutan.

Baca juga: Panglima Lantik Ganip Warsito Jadi Kasum TNI

Sebagai perwira tinggi aktif, Ganip telah mengisi sejumlah posisi strategis di tubuh TNI.

Ketika menyandang Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu, Ganip dipercaya untuk mengemban posisi Direktur Latihan (Dirlat) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI AD pada 2014.

Jabatan ini ia isi hanya setahun lamanya. Pada 2015, ia digeser untuk mengisi posisi Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang dua.

Ketika masih berpangkat Mayjen, Ganip juga pernah menjadi Pa Sahli Tk III Bidang Polkamnas Panglima TNI pada 2016, Pangdam XIII/Merdeka, yang meliputi komando kewilayahan pertahanan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah pada 2016-2018.

Kemudian, Pa Sahli Tk III Bidang Hubint Panglima TNI pada 2018 dan Asops Panglima TNI pada 2018-2019.

Setelah itu, Ganip digeser untuk menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) dengan pangkat Letjen pada 2019-2021.

Baca juga: Kasum TNI: Semua Anggota Harus Tunduk pada Peradilan Militer

Kemudian pada 1 Februari 2021, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melantik Ganip menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Jabatan Kasum TNI menjadi jabatan terakhir Ganip sebelumnya akhirnya digeser untuk memimpin BNPB.

Resmi dilantik

Ganip resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa siang.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79P 2021 Tentang Pemberhentain dan Pengangkatan Kepala BNPB yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sektretariat Negara, Nanik Purwanti

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB. Dan kepada yang bersangkutan diberika hak keuangan dan hak adminstrasi setingkat menteri. Ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021" ujar Nanik.

Jokowi sendiri memimpin pengambilan sumpah pengangkatan Ganip sebagai Kepala BNPB. Ganip mengikuti pembacaan sumpah yang dibacakan Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.