Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kritik Distribusi Vaksin Covid-19 Dunia, Negara Berpenghasilan Rendah Hanya Dapat 0,3 Persen

Kompas.com - 22/05/2021, 18:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengkritik kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 secara global dalam sambutannya pada Global Health Summit 2021.

Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual itu, Jokowi mengungkapkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah baru mendapatkan 0,3 persen suplai vaksin.

"Disparitas atau kesenjangan global atas akses vaksin masih lebar. Di saat beberapa negara telah mulai memvaksinasi kelompok berisiko rendah, yaitu anak-anak dan usia belia, hanya 0,3 persen suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden yang ditayangkan pada Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Jokowi: Belum Ada Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Segera Berakhir, Tahun Kedua Bisa Lebih Mematikan...

Jokowi melanjutkan, kesenjangan itu tampak semakin nyata saat 83 persen dosis vaksin global sudah diterima negara-negara kaya.

Sementara itu, negara-negara berkembang hanya terima 17 persen dosis vaksin untuk 47 persen populasi dunia.

"Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is," tegas Jokowi.

Dia menyebutkan, saat ini tantangan mewujudkan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara masih sangat berat.

Terlebih lagi, adanya persoalan suplai, pendanaan, dan keengganan menggunakan vaksin di sejumlah negara.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak dunia melakukan langkah nyata dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Yaitu dalam jangka pendek kita harus mendorong ini lebih kuat lagi dosis sharing melalui skema Covax facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan, khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Jika Isu Distribusi Vaksin Tak Segera Ditangani, Makin Lama Pandemi Selesai

Kemudian, dalam jangka menengah dan panjang, Jokowi mengajak dunia melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi," kata Jokowi.

Selain itu, tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia akan sangat bergantung bagaimana langkah dunia secara bersama dalam menangani pandemi ini.

"Oleh karena itu, negara anggota G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan TRIPS Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin," jelas Jokowi.

Dia mengungkapkan, Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara post sponsor proposal TRIPS Waiver tersebut.

Indonesia berharap agar negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com