Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urutan Tiga Besar Parpol Pilihan Versi Survei, Demokrat Klaim Hasil Koalisi dengan Rakyat

Kompas.com - 22/05/2021, 20:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, keberhasilan Demokrat dalam menempati urutan ketiga berdasarkan hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) tidak terlepas dari langkah partai tersebut berkoalisi dengan rakyat.

"Pertama, publik butuh partai politik yang melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat. Bukan hanya sibuk berwacana apalagi sekadar melempar janji yang tidak pernah ditepati," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (22/5/2021).

Menurut dia, Partai Demokrat sejak dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat, baik di parlemen maupun di akar rumput atau grass root.

Ia menyebut, partainya melakukan apa yang diperlukan untuk menolong rakyat, terutama yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana.

Baca juga: Survei ARSC: Elektabilitas PDI-P 15,03 Persen, Gerindra 15,03 Persen, Demokrat 14,08 Persen

"Seperti dengan program peduli dan berbagi yang secara konsisten dilakukan kader dan anggota dewan kami di seluruh pelosok Indonesia," ujarnya.

Herzaky melihat, di situlah dukungan masyarakat kemudian mengalir untuk Partai Demokrat. Untuk itu, dia menegaskan bahwa jalan yang ditempuh partainya untuk berkoalisi dengan rakyat sudah tepat.

"Jadi jalan yang kami tempuh saat ini, Demokrat berkoalisi dengan rakyat, sudah tepat," tutur dia.

Hasil survei tersebut, imbuh Herzaky juga menunjukkan bahwa publik mendukung Demokrat untuk memberikan sinyal kepada para oknum kekuasaan dan perusak demokrasi.

Ia meminta beberapa oknum yang berkuasa untuk tidak melakukan abuse of power kepada partai politik (parpol) maupun organisasi politik atau organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

"Meskipun punya kuasa, bukan berarti oknum kekuasaan bebas berlaku tanpa mempedulikan etika, norma, dan aturan. Publik menunjukkan, mereka akan mendukung siapapun yang dizalimi dan menentang siapapun yang mencoba menggerogoti demokrasi kita," jelasnya.

Baca juga: Politisi Golkar Tak Heran Anies dan Prabowo Unggul Survei Pilpres 2024

Selain itu, Partai Demokrat juga melihat bahwa publik butuh alternatif baru di mana sebagian merasa kondisi saat ini tidak sesuai dengan harapan mereka.

"Diharapkan, Partai Demokrat dan AHY dapat memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi saat ini," terang dia.

Sebelumnya, peneliti ARSC Bagus Balghi mengungkapkan hasil survei yang dilakukan pada 26 April hingga 8 Mei 2021.

Pada salah satu hasil survei, Partai Demokrat menempati posisi ketiga jika pemilu legislatif dilakukan saat ini. Partai Demokrat memperoleh 14,80 persen responden.

Sementara, posisi pertama diduduki oleh PDI-P dengan 19,60 persen, dan Gerindra di posisi dua dengan 15,03 persen.

Posisi empat, ada Partai Golkar dengan 10,40 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera berada di posisi lima dengan 9,10 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com