Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Para Ketum Parpol sebagai Capres Versi ARSC: Prabowo 37,92 Persen, Megawati 10,78 Persen

Kompas.com - 22/05/2021, 11:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) merilis hasil survei elektabilitas ketua umum partai yang dimasukkan bursa calon presiden 2024.

Hasilnya, klaim ARSC, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati posisi teratas, relatif jauh dibanding ketum lain.

Hasil survei tersebut dipaparkan peneliti ARSC Bagus Balghi dalam jumpa pers yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (22/5/2021).

Baca juga: Survei ARSC: 69,5 Persen Responden Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diubah Bisa 3 Periode

Berikut daftar hasil survei ARSC:

1. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 37,92 persen

2. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri 10,78 persen

3. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 8,89 persen

4. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 8,27 persen

5. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh 6,78 persen

6. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar 6,36 persen

7. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu 6,01 persen

8. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan 3,31 persen

9. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa 0,99 persen

Baca juga: Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

"Lainnya tidak menjawab ada 3,87 persen. Kemudian, tidak tahu ada 2,43 persen dan lainnya ada 4,39 persen," ungkap Bagus.

Adapun survei itu dilakukan pada akhir April dan awal Mei 2021 dengan 1.200 reponden dari perwakilan 34 provinsi di Indonesia.

Metode survei yang dilakukan adalah multistage random sampling, dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com