JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkapkan kendala untuk mendatangkan vaksin Covid-19 Pfizer dan Moderna ke Indonesia.
Honesti mengatakan, pihak Pfizer meminta untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila ada kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) setelah vaksinasi.
"Ini yang menjadi permasalahan sehingga kita belum bisa melakukan kontrak dengan Pfizer," kata Honesti rapat dengar pendapat yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis (20/5/2021).
Baca juga: Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah
Honesti mengatakan, hal serupa juga terjadi dengan pihak produsen vaksin Moderna.
Produsen vaksin tersebut juga meminta dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila terjadi KIPI.
Namun, ia berharap negosiasi antara Bio Farma dan dua produsen vaksin tersebut dapat titik terang pada Juni 2021.
"Kita tidak pernah menghentikan itu, tetap berproses dengan mereka tapi yang ada saat ini tuh yang sdah ada binding agreement dengan Bio Farma," ujar dia.
Adapun vaksin Moderna disebut-sebit akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.
Baca juga: 250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer
Sementara itu, vaksin pfizer akan digunakan untuk vaksinasi program pemerintah.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan, Indonesia akan kedatangan vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer pada bulan Juni dan Juli 2021.
Nadia juga mengatakan, sejak program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan Januari 2021, Indonesia telah menggunakan dua jenis vaksin yaitu Vaksin Sinovac dan AstraZeneca.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.