Bio Farma: Pfizer Biontech Minta Klausul Bebas Hukum jika Ada Masalah Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, saat ini pemerintah melakukan proses finalisasi pembelian vaksin dari Pfizer BioNtech.

Dikatakannya, Pfizer BioNtech meminta persetujuan global dengan pemerintah yang salah satunya menyatakan kebebasan hukum apabila terjadi masalah pada program vaksinasi di Indonesia.

"Pfizer BioNtech ini juga proses finalisasi dari negosiasi kita karena memang ada persyaratan dari mereka, mereka menginginkan agreement Pfizer global dengan pemerintah Indonesia," kata Honesti dalam rapat Komisi IX secara virtual, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 Lansia Maret-April, Tunggu Pfizer dan AstraZeneca

"Ada beberapa klausa yang mereka minta diberikan semacam kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau seandainya ada masalah pada saat diberikan program vaksinasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Honesti mengatakan, hal tersebut masih didiskusikan antara pemerintah dan pihak Pfizer BioNtech.

"Ini kita masih kita diskusikan sehingga kita tidak dapat cek kosong saja, bagaimana klausal ini kita negosiasi kan dengan Pfizer BioNtech," pungkasnya.