Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Kompas.com - 18/05/2021, 10:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak mudah untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Indonesia harus berebut dengan ratusan negara yang juga terdampak pandemi virus corona.

"Mencari vaksin bukan barang yang mudah," kata Jokowi saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021).

"Karena memang membeli vaksin, mencari vaksin itu menjadi rebutan 215 negara, semuanya pengin mendapatkan vaksin, secepat-cepatnya untuk bisa keluar dari pandemi Covid ini," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan

Terkait pengadaan vaksin, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai negara. Puluhan juta dosis bahan baku vaksin telah tiba di Tanah Air, sebagian telah menjadi vaksin siap pakai, dan sebagian lainnya masih dalam tahap produksi.

Khusus untuk vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong, kata Jokowi, pemerintah telah menerima 420.000 dosis. Sementara, vaksin gotong royong yang sudah disepakati melalui perjanjian kerja sama mencapai 30 juta dosis.

Jokowi berharap pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong mampu mempercepat program vaksinasi nasional.

Sebab, ada 181,5 juta penduduk Indonesia yang menjadi target vaksinasi. Setiap penduduk bakal mendapatkan 2 dosis vaksin, sehingga target penyuntikan mencapai 380 juta dosis.

Sementara, hingga saat ini vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan baru mencapai 23 juta dosis.

"Ini memang masih jauh sekali," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

Jokowi berharap vaksinasi Covid-19 mampu memulihkan perekomian Indonesia yang mengalami krisis akibat pandemi.

Ia ingin aktivitas di berbagai sektor industri, perusahaan, dan pabrik, dapat bergerak seperti sedia kala sehingga ekonomi meningkat kembali.

"Kalau ada perusahaan, ada pabrik, ada industri yang tidak berproduksi artinya pertumbuhan ekonomi kita akan turun dan jatuh pada posisi yang tidak baik," kata dia.

Program vaksinasi Covid-19 pemerintah telah dimulai pada 13 Januari 2021. Sementara, program Vaksinasi Gotong Royong dimulai hari ini, Selasa (18/5/2021).

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Vaksinasi diberikan kepada karyawan, keluarga, dan individu lain terkait keluarga yang pendanaannya ditanggung badan hukum/badan usaha. Dengan demikian, vaksin dalam program untuk karyawan di perusahaan swasta ini diberikan secara gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com