Kompas.com - 17/05/2021, 13:38 WIB
Indriyanto Seno Adji saat masih menjabat pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Ambaranie Nadia Kemala Movanita/KOMPAS.comIndriyanto Seno Adji saat masih menjabat pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Indriyanto Seno Adji.

Laporan tersebut disampaikan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan serta Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi Sujanarko, Senin (17/5/2021).

Adapun laporan disampaikan pada Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dengan tiga anggota lainnya.

"Bahwa kami melaporkan Profesor Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewas KPK," ujar Novel pada wartawan.

Baca juga: Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Novel menjelaskan Indriyanto dilaporkan dalam dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota Dewas KPK karena ikut serta dalam operasional kerja di KPK.

Padahal, lanjut Novel, Dewas KPK memiliki fungsi untuk pengawasan dan menjadi hakim etik atas kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ketika Dewas melakukan hal yang sifatnya operasional, contohnya ikut dalam konfrensi pers yang dilakukan oleh Prof Indriyanto Seno Adji bersama dengan Ketua KPK Firli Bahuri, itu kami lihat sebagai permasalahan," tutur Novel.

"Karena Dewas tidak mempunyai fungsi untuk operasional di KPK," sambung Novel.

Selain itu, Novel menyebut laporan atas Indriyanto juga didasari dengan statemennya terkait Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Firli Bahuri terkait hasil TWK pada 75 anggota KPK yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Kita tahu bahwa Profesor Indriyanto Seno Adji belum mempelajari detail permasalahan, belum mendengarkan laporan-laporan dari kami tentang dugaan perbuatan melawan hukum atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pimpinan KPK, belum juga melakukan telaah pada dokumen, juga aturan terkait dengan data-data, dan aturan lainnya," kata Novel.

Baca juga: Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Nasional
Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Nasional
Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X