Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Kompas.com - 11/05/2021, 14:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) terkait rencana penyelenggaraan sekolah tatap muka.

Kendati demikian, ia meminta semua pihak waspada terhadap potensi penularan Covid-19.

“Kami tentu sangat mendukung upaya pemerintah untuk membuka belajar tatap muka di sekolah karena risiko learning lost dan ancaman putus sekolah yang begitu bagi peserta didik. Hanya saja pemerintah harus mengelola risiko yang dimungkinkan terjadi jika sekolah dibuka di masa pandemi,” kata Huda seperti dilansir Kompas.com, Selasa (11/5/2020).

Ia menilai simulasi pembelajaran tatap muka masih sangat minim.

Baca juga: Ini Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SD

Padahal, ia mengatakan Kemendikbud Ristek mengeklaim persiapan penyelenggaraan sekolah tatap muka sudah mencapai angka 80 persen.

“Namun kami melihat saat ini simulasi pembelajaran tatap muka sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka masih minim,” ucapnya

Menurut Huda, munculnya berbagai varian baru virus corona berpotensi membuat penyebaran Covid-19 semakin cepat.

Terlebih sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Singapura terus mengalami peningkatan kasus Covid-19.

Oleh karena itu, Huda menegaskan, SKB 4 Menteri tentang penyelenggaraan belajar tatap muka harus memenuhi berbagai persyaratan protokol kesehatan.

Baca juga: Kemendikbudristek: Sekolah Tatap Muka Juli, Orangtua Berhak Memilih

“Situasi ini tentu harus diwaspadai bersama untuk diantisipasi jangan sampai mengancam rencana pembukaan sekolah agar siswa bisa secepatnya belajar tatap muka,” katanya.

Politisi PKB ini juga meminta Kemendikbudristek agar melakukan update data jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Secara khusus, Huda juga meminta sekolah benar-benar menyiapkan adanya ketersediaan alat pengukur suhu, fasilitas sanitasi, hingga sirkulasi udara yang memadai.

Selanjutnya, penerapan aturan terkait protokol kesehatan bagi siswa juga harus dijalankan sejak siswa masuk hingga pulang ke rumah.

“Selain itu standar operational procedure (SOP) siswa saat masuk kawasan sekolah, saat berada di ruang kelas, hingga kembali pulang ke rumah juga harus sesuai protokol kesehatan,” ujar Huda.

Baca juga: Cegah Learning Loss dengan Lakukan Pembelajaran Tatap Muka

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ada dua alasan kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas harus dilakukan.

Pertama adalah vaksinasi para pendidik dan tenaga pendidik.

Kedua, mencegah lost of learning karena kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain selama pandemi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com