Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Kendati demikian, ia meminta semua pihak waspada terhadap potensi penularan Covid-19.

“Kami tentu sangat mendukung upaya pemerintah untuk membuka belajar tatap muka di sekolah karena risiko learning lost dan ancaman putus sekolah yang begitu bagi peserta didik. Hanya saja pemerintah harus mengelola risiko yang dimungkinkan terjadi jika sekolah dibuka di masa pandemi,” kata Huda seperti dilansir Kompas.com, Selasa (11/5/2020).

Ia menilai simulasi pembelajaran tatap muka masih sangat minim.

Padahal, ia mengatakan Kemendikbud Ristek mengeklaim persiapan penyelenggaraan sekolah tatap muka sudah mencapai angka 80 persen.

“Namun kami melihat saat ini simulasi pembelajaran tatap muka sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka masih minim,” ucapnya

Menurut Huda, munculnya berbagai varian baru virus corona berpotensi membuat penyebaran Covid-19 semakin cepat.

Terlebih sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Singapura terus mengalami peningkatan kasus Covid-19.

Oleh karena itu, Huda menegaskan, SKB 4 Menteri tentang penyelenggaraan belajar tatap muka harus memenuhi berbagai persyaratan protokol kesehatan.

“Situasi ini tentu harus diwaspadai bersama untuk diantisipasi jangan sampai mengancam rencana pembukaan sekolah agar siswa bisa secepatnya belajar tatap muka,” katanya.

Politisi PKB ini juga meminta Kemendikbudristek agar melakukan update data jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Secara khusus, Huda juga meminta sekolah benar-benar menyiapkan adanya ketersediaan alat pengukur suhu, fasilitas sanitasi, hingga sirkulasi udara yang memadai.

Selanjutnya, penerapan aturan terkait protokol kesehatan bagi siswa juga harus dijalankan sejak siswa masuk hingga pulang ke rumah.

“Selain itu standar operational procedure (SOP) siswa saat masuk kawasan sekolah, saat berada di ruang kelas, hingga kembali pulang ke rumah juga harus sesuai protokol kesehatan,” ujar Huda.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ada dua alasan kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas harus dilakukan.

Pertama adalah vaksinasi para pendidik dan tenaga pendidik.

Kedua, mencegah lost of learning karena kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain selama pandemi ini.