Dua Bupati Nganjuk Terjerat Dugaan Jual Beli Jabatan, Pukat UGM: Tidak Ada Perbaikan yang Berarti

Kompas.com - 10/05/2021, 16:27 WIB
Wartawan mengambil gambar ruangan yang disegel Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim Polri melakukan penggeledahan gedung BKD saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang diduga terkait jual-beli jabatan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/pras. ANTARA FOTO/Prasetia FauzaniWartawan mengambil gambar ruangan yang disegel Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim Polri melakukan penggeledahan gedung BKD saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang diduga terkait jual-beli jabatan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai tidak ada perbaikan yang berarti terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/5/2021) atas dugaan kasus korupsi jual beli jabatan.

 

Sementara pada 2017 lalu, KPK menangkap Bupati Nganjuk periode 2013-2018 Taufiqurrahman terkait dugaan yang sama.

Baca juga: OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

"Yang memprihatinkan adalah Kabupaten Nganjuk sebelumnya didera masalah yang sama. Artinya tidak ada perbaikan berarti di pemerintah daerah Nganjuk," ujar Zaenur, saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zaenur mengatakan, praktik jual beli jabatan merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang paling marak terjadi di daerah, selain pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.

"Dugaan korupsi Bupati Nganjuk yakni jual beli jabatan merupakan modus lama. Ini merupakan modus favorit selain suap dalam pengadaan barang dan jasa dan juga perizinan," tutur dia.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

Zaenur menambahkan, penangkapan Novi merupakan bukti bahwa independensi KPK harus terus dijaga.

Sebab, menurutnya, Polri dan Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan membongkar kasus korupsi, jarang memproses pejabat di daerah.

"Jarang sekali kepolisian dan kejaksaan memproses pejabat negara level tertinggi di masing-masing tingkat dalam kasus korupsi. Misalnya level menteri, ketua dan anggota DPR hingga gubernur, bupati, dan wali kota," imbuh dia.

Baca juga: OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

Proses penyelidikan terhadap Novi masih berlangsung. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidik membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menetapkan status Novi.

Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Novi.

"Informasi yang kami terima sejauh ini, tim gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk terhadap sekitar 10 orang yang diamankan, di antaranya Kepala Daerah dan beberapa ASN di Pemkab Nganjuk," kata Ali, dalam keterangan tertulis, Senin.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Nasional
Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Nasional
Menduga di Jabar, Polisi Dalami Lokasi Pembuatan Uang Palsu Dollar AS

Menduga di Jabar, Polisi Dalami Lokasi Pembuatan Uang Palsu Dollar AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.