Kompas.com - 09/05/2021, 12:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sunan Kalijaga mengaku kaget saat dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggantikan Diaz Hendropriyono.

Sebelumnya, Sunan menjabat Wakil Ketua Umum PKPI.

"Saja saya enggak mimpi, saya kaget luar biasa, apalagi setelah Ketua Penasehat kita di PKPI pak Hendropriyono memberikan amanah, artinya tongkat komando kepemimpinan ini harus segera saya terima dan saya laksanakan," kata Sunan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/5/2021).

Sunan mengatakan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PKPI dalam agenda rapat harian partai.

"Enggak ada istilah pemberitahuan sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan menjelaskan, dirinya ditunjukkan sebagai Plt Ketua Umum dalam rapat harian partai bersama 34 pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI pada Sabtu (9/5/2021).

Selain itu, rapat harian memutuskan menerima pengunduran diri Diaz Hendropriyono sebagai Ketua Umum PKPI.

Kemudian, hasil rapat harian partai tersebut disampaikan dalam rapat pleno untuk disetujui dan disosialisasikan kepada seluruh DPP PKPI di seluruh Indonesia.

"Lalu setelah rapat pleno kita bawa hasil tersebut, kita sampaikan ke para ketua DPP PKPI di seluruh Indonesia untuk disosialisasikan," ucapnya.

Sunan mengatakan, pihaknya akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan dirinya sebagai Ketua Umum definitif PKPI yang akan digelar setelah Lebaran 2021.

Baca juga: Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.