Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kompas.com - 09/05/2021, 11:21 WIB
Setelah upaya membudidayakan tanaman telang kini hampir mencapai 2.800 tanaman, RT-2 RW-3 Ketintang kini terus mengkreasikan telang menjadi berbagai macam olahan. Olahan telang milik Aufaarelia Erdhinatasya telah masuk daftar UMKM Surabaya. (SURYA.CO.ID/HABIBUR ROHMAN)Setelah upaya membudidayakan tanaman telang kini hampir mencapai 2.800 tanaman, RT-2 RW-3 Ketintang kini terus mengkreasikan telang menjadi berbagai macam olahan. Olahan telang milik Aufaarelia Erdhinatasya telah masuk daftar UMKM Surabaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengusulkan agar perempuan lebih banyak menerima Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).

Asisten Deputi Pengarustamaan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA Eni Widiyanti menilai, bantuan itu akan menjadi dorongan pemerintah terhadap perempuan pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kata dia, Kemen PPPA telah berkoordinasi dan mengusulkan data pelaku usaha perempuan untuk menjadi penerima BPUM pada 2021.

“Kami telah mengajukan data pelaku usaha perempuan yang merupakan binaan Dinas PPPA seluruh Indonesia sebagai usulan penerima program BPUM sejak awal program tersebut diluncurkan pertengahan tahun lalu,” kata Eni dikutip dari siaran pers, Minggu (9/5/2021).

Ia mengatakan, terdapat ribuan pelaku usaha perempuan binaan PEKKA, ASPPUK, dan Kapal Perempuan yang diusulkan untuk menerima bantuan tersebut.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun jumlah tersebut belum termasuk UMKM perempuan binaan Dinas PPPA di Provinsi Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta.

Setidaknya, terdapat 3.756 pelaku usaha perempuan yang disetujui menjadi penerima BPUM.

"Saya harap mereka bisa mengoptimalkan bantuan tersebut untuk meningkatkan skala usahanya sehingga bisa naik kelas," kata dia.

Selain pelaku UMKM perempuan, Kemen PPPA juga mengusulkan pemberian BPUM bagi perempuan penyintas bencana yang telah diberi pelatihan Kemen PPPA.

Mereka diusulkan menerima BPUM karena perempuan korban bencana diharapkan bisa bangkit kembali dan mandiri secara ekonomi melalui bantuan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X