Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Kompas.com - 07/05/2021, 17:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) yang telah dijalani para pegawai KPK dalam tahap peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Teman-teman (ICW) akhirnya melakukan aksi di depan KPK, menantang komisioner untuk menjalani tes yang sama," kata Peneliti ICW Lalola Easter dalam diskusi yang digelar Greenpeace bertajuk "Pemberantasan Korupsi SDA, Masihkah Bisa Berharap Pada KPK Saat Ini?", Jumat (7/5/2021).

"Apakah kemudian wawasan kebangsaannya itu betul terbukti? Jangan-jangan kalau komisioner menjalankan tes itu, enggak lulus," lanjut dia.

Baca juga: Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Menurut Lola, saat ini masyarakat dipertontonkan dengan akrobat-akrobat yang tidak masuk akal.

Ia mengatakan, orang yang memiliki kesadaran dan berpikir logis bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan TWK tersebut ada sesuatu yang tidak masuk akal.

Mulai dari pertanyaan-pertanyaan di tes wawasan kebangsaan yang sangat sexist dan sangat tidak patut ditanyakan kepada individu siapa pun.

"Karena itu pasti berkaitan dengan yang sifatnya sangat personal dan itu tidak relevan ditanyakan untuk menilai soal wawasan kebangsaan," kata dia.

"Kalau tanya sila ke-1 apa, sila ke-2 apa, itu sesuatu yang biasa, tapi ketika ada pertanyaan soal kenapa belum nikah? Apa yang membuat alasan Anda belum menikah di umur sekian? Itu sangat tidak beradab," kata dia.

Baca juga: Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Ditambah lagi, ujar Lola, terjadi lempar bola antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), KPK, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Sehingga sekarang kita jadi semakin dipertontonkan. Ini sebetulnya siapa yang punya kepentingan di sini? Kita yakin bahwa siapa pun yang punya kepentingan itu pasti kepentingan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi," tegas dia.

Diketahui, terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan sebagai tahapan peralihan pegawai KPK menjadi ASN dari ribuan orang yang ikut.

Selain dinyatakan tidak lulus, mereka juga akan dipecat oleh KPK.

Dari daftar yang sempat beredar, ke-75 nama tersebut rata-rata merupakan para penyidik senior dan andal di KPK yang telah mengungkap berbagai kasus korupsi besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com