Salin Artikel

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

"Teman-teman (ICW) akhirnya melakukan aksi di depan KPK, menantang komisioner untuk menjalani tes yang sama," kata Peneliti ICW Lalola Easter dalam diskusi yang digelar Greenpeace bertajuk "Pemberantasan Korupsi SDA, Masihkah Bisa Berharap Pada KPK Saat Ini?", Jumat (7/5/2021).

"Apakah kemudian wawasan kebangsaannya itu betul terbukti? Jangan-jangan kalau komisioner menjalankan tes itu, enggak lulus," lanjut dia.

Menurut Lola, saat ini masyarakat dipertontonkan dengan akrobat-akrobat yang tidak masuk akal.

Ia mengatakan, orang yang memiliki kesadaran dan berpikir logis bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan TWK tersebut ada sesuatu yang tidak masuk akal.

Mulai dari pertanyaan-pertanyaan di tes wawasan kebangsaan yang sangat sexist dan sangat tidak patut ditanyakan kepada individu siapa pun.

"Karena itu pasti berkaitan dengan yang sifatnya sangat personal dan itu tidak relevan ditanyakan untuk menilai soal wawasan kebangsaan," kata dia.

"Kalau tanya sila ke-1 apa, sila ke-2 apa, itu sesuatu yang biasa, tapi ketika ada pertanyaan soal kenapa belum nikah? Apa yang membuat alasan Anda belum menikah di umur sekian? Itu sangat tidak beradab," kata dia.

Ditambah lagi, ujar Lola, terjadi lempar bola antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), KPK, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Sehingga sekarang kita jadi semakin dipertontonkan. Ini sebetulnya siapa yang punya kepentingan di sini? Kita yakin bahwa siapa pun yang punya kepentingan itu pasti kepentingan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi," tegas dia.

Diketahui, terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan sebagai tahapan peralihan pegawai KPK menjadi ASN dari ribuan orang yang ikut.

Selain dinyatakan tidak lulus, mereka juga akan dipecat oleh KPK.

Dari daftar yang sempat beredar, ke-75 nama tersebut rata-rata merupakan para penyidik senior dan andal di KPK yang telah mengungkap berbagai kasus korupsi besar.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/17450731/icw-jangan-jangan-kalau-komisoner-kpk-ikut-twk-enggak-lulus

Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke