Kompas.com - 07/05/2021, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum memberikan keputusan terkait nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dalam konferensi pers KPK pada Rabu (5/5/2021), Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengatakan, pihaknya menunggu hasil penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait nasib 75 pegawainya tersebut.

Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes diketahui ada 75 orang yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam TWK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Penuhi Syarat TWK, Firli: Sampai Hari Ini Tidak Ada Pemecatan

Merespons hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sempat bingung dan heran dengan sikap KPK tersebut.

Tjahjo mempertanyakan dasar hak KPK mengembalikan keputusan terkait nasib 75 pegawai tersebut ke kementeriannya dan BKN.

"Keputusan dari tim wawancara tes, hasil diserahkan (kepada) KPK, pimpinan KPK, ya sudah selesai. Kok dikembalikan ke Kemenpan-RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK," kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Tjahjo bahkan menegaskan, Kemenpan-RB tidak terlibat dalam proses TWK pegawai KPK. Ia menilai, persoalan itu merupakan masalah internal KPK.

"Saya tidak tahu, sejak awal kan ini masalah internal KPK," kata Tjahjo.

Baca juga: Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Berubah sikap

Pada Kamis (6/5/2021), Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, BKN akan menindaklanjuti soal 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK.

"Nanti ada proses dari BKN," Tjahjo Kumolo kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Menurut Tjahjo, penjelasan Sekjen KPK Cahya Harefa dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021) sudah benar.

Tjahjo menekankan, dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, TWK diselenggarakan bekerja sama dengan BKN.

"(Kementerian) PAN RB akan dukung proses BKN sebagai penyelenggara tes wawasan kebangsaan sebagaimana dasar dari Peraturan KPK," ujar dia.

Baca juga: Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Indikasi dukungan pemerintah

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, perubahan sikap Menpan RB Tjahjo Kumolo terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memecat para pegawai tersebut.

"Sikap Menpan yang berubah dalam waktu yang sangat drastis, ya sikap itu menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah ini memang mendukung pemecatan pegawai KPK yang 75 tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu," kata Zaenur Rohman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Menurut Zaenur, seorang politisi memang harus mampu bersikap dinamis menyesuaikan kepentingan politiknya.

"Kenapa cepat berubah? Namanya politisi memang harus cepat berubah agar kepentingan-kepentingan politiknya itu dapat diwujudkan," kata dia.

Baca juga: Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Sumber Kompas.com mengatakan, sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK merupakan pegawai yang selama ini dikenal berintegritas.

Sebagian besar dari mereka bahkan sedang memegang sejumlah kasus besar yang ditangani KPK.

Dengan demikian, pemecatan 75 pegawai KPK dinilai sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nasional
Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Nasional
Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Nasional
Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Nasional
Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Nasional
Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Nasional
Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Nasional
Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Nasional
Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.