Kompas.com - 05/05/2021, 14:14 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengikuti pertemuan virtual dengan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco, Selasa (30/3/2021) siang. Dokumentasi tim Puan MaharaniKetua DPR RI Puan Maharani saat mengikuti pertemuan virtual dengan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco, Selasa (30/3/2021) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan mekanisme yang detail, konsisten dan adil terkait kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Meski diakuinya, hal ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah sebab pemerintah mesti mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian tetap berjalan.

"Memang tidak mudah. Di sinilah pentingnya aturan dilaksanakan dengan mekanisme yang detail, konsisten, dan adil," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Untuk itu, Puan berharap kebijakan larangan mudik Lebaran ini dapat berjalan konsisten di lapangan agar mencapai hasil yang diinginkan yaitu mencegah penyebaran Covid-19 dan tetap menjaga geliat perekonomian.

Baca juga: Mulai Berlaku Besok, Ini Dokumen yang Wajib Dibawa Penumpang Pesawat saat Masa Larangan Mudik

Politikus PDI-P itu menekankan, dalam kebijakan larangan mudik Lebaran juga diperlukan dukungan sumber daya.

"Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten, maka harus disiapkan mekanisme dan sumber daya pendukungnya," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Puan menilai, mekanisme detail terkait pelarangan mudik Lebaran juga bertujuan agar tidak memunculkan kebingungan di masyarakat.

Adapun berbagai masukan tersebut disampaikannya sesaat sebelum meninjau titik kepadatan pemudik di Cirebon seperti terminal dan stasiun, Rabu siang.

Baca juga: Malam Ini Polisi Mulai Operasikan 381 Titik Penyekatan Larangan Mudik

Puan didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk meninjau langsung lokasi titik kepadatan.

"Kunjungan ini dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap aturan mudik Lebaran. Kami berharap aturan benar-benar dilaksanakan secara adil, demi kebaikan kita bersama," ungkapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Nasional
Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Nasional
Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Nasional
Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Nasional
Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Nasional
Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Nasional
Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Nasional
Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Nasional
Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Nasional
Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X