Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, PPP Singgung Keterbukaan Pemerintah

Kompas.com - 04/05/2021, 12:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan buah dari sikap terbuka pemerintah.

Hal ini disampaikan Arsul menanggapi hasil survei Litbang Kompas pada April 2021 yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat menjadi 69,1 persen.

"PPP melihat meningkatnya dari waktu ke waktu kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini berbanding lurus dengan kecenderungan pemerintah yang lebih terbuka, transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik, termasuk yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

Menurut Arsul, keterbukaan informasi itu memperbaiki persepsi dan penerimaan publik terhadap kebijakan dan hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah.

Ia mengatakan, sikap terbuka itu meliputi keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kekurangan-kekurangan yang masih ada.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah agar terus meningkatkan keterbukaan informasi serta pelayanan publik dan akuntabilitas.

"PPP optimistis jika keterbukaan informasi, pelayanan publik dan penggunaan kewenangan yang akuntabel ini makin ditingkatkan, maka tingkat kepuasan publik masih akan meningkat lagi," kata dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Meningkat, Jadi Modal Pemerintah Hadapi Tantangan

Kendati demikian, Arsul mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk dikerjakan, salah satunya soal transparansi dan akuntabilitas di bidang penegakan hukum.

"Agar apa yang disampaikan sebagai kebijakan penegakan hukum, seperti halnya pendekatan-pendekatan berbasis model keadikan restoratif agar benar-benar tercermin dalam pelaksanaan-pelaksanaan penegakan hukum di lapangan," ujar Arsul.

Diberitakan sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas pada periode Agustus 2020, Januari 2021 dan April menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat stabil.

Baca juga: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Meningkat, PKS: Jangan Lengah dengan Survei

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com