Kuartal Pertama 2021, Komisi Yudisial Terima 494 Laporan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) telah menerima sebanyak 494 laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik, pedoman perilaku hakim dan permohonan melakukan pemantauan persidangan dalam kuartal pertama tahun 2021.

Data tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (3/5/2021).

"Jumlahnya ada 494. Tapi kalau ditambah dengan surat yang ditembuskan kepada KY itu totalnya 853," kata Sukma.

Dari tersebut jumlah laporan tersebut, sampai saat ini sebanyak 78 laporan dalam proses kelengkapan dan verifikasi, sementara 287 lainnya sudah diregistrasi.

Baca juga: Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Dalam tahap verifikasi, KY biasanya di masa sebelum pandemi pergi ke tempat pelapor itu bertempat tinggal, berdomisili atau berkantor.

"Nah, apabila sudah diregistrasi maka laporan masyarakat oleh KY terhadapnya dilakukan analisis. Dan setelah dilakukan analisis KY melakukan pemeriksaan, terhadap berbagai pihak yang terkait," ujarnya.

Ia melanjutkan saat ini sebanyak 178 laporan sudah dalam tahap analisis dan pemeriksaan, KY juga sudah melakukan sidang panel keluhuran dan kehormatan hakim terhadap 61 laporan.

Hasilnya 18 laporan dinyatakan ditindaklanjuti karena dianggap dugaannya cukup kuat sehingga hakimnya diperiksa. Sedangkan 43 laporan lainnya dinyatakan tidak perlu ditindaklanjuti, karena dugaannya tidak terbukti.

"Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan itu termasuk di antara 178 angka tadi kemudian dibawa ke sidang pleno dan pada saat ini sudah terdapat 94 laporan masyarakat yang dibahas dalam sidang pleno KY," lanjutnya.

Baca juga: KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Dari angka 94 laporan yang dibahas dalam sidang pleno KY sebanyak 27 laporan dinyatakan terbukti dan 67 laporan tidak terbukti.

Sidang pleno KY dalam kuartal pertama ini juga memutuskan usulan pemberian sanksi terhadap 48 hakim dengan usulan berat berbeda.

Sebanyak 36 hakim diusulkan untuk dikenakan sanksi ringan, 10 hakim diusulkan dapat sanksi sedang dan dua hakim diusulkan terkena sanksi berat.

"Pengusulan sanksi ini oleh KY Kemudian disampaikan kepada MA. Agar MA melaksanakan sanksi tersebut melakukan eksekusi atas rekomendasi dari KY," ucap dia.