Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/05/2021, 21:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekjen PAN Eddy Soeparno mendorong Pemuda Muhammadiyah terlibat aktif pada Pemilu 2024.

Keduanya menyampaikan hal itu ketika menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Menurut Hasto, sejak dulu, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PNI sebagai representasi kelompok nasionalis selalu bersama mempelopori Indonesia merdeka.

"Jadi kalau cikal bakal PAN adalah Muhammadiyah, maka kerja sama kami dengan PAN dan Pemuda Muhammadiyah punya legitimasi historis dan ideologis. Karena kita bersamalah yang memegang obor semangat keindonesiaan itu sejak awal," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (2/5/2021) malam.

Baca juga: PDI-P Luncurkan Buku Kisah Megawati dalam Jaga Lingkungan, Hasto: Berpolitik Itu Merawat Kehidupan

Dalam kesempatan itu, Hasto juga bicara soal kondisi Indonesia yang sejak 1997-1998, kedaulatan politik negara berusaha dikontrol lewat Letter Of Intent IMF.

Lalu terjadi juga reproduksi American politics di Indonesia dengan credo one man, one vote, dan one value yang menggantikan demokrasi musyawarah.

Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif di mana terjadi konvergensi politik-hukum-kapital-pemilik media yang dibarengi dengan meningkatnya primordialisme hingga konflik Pancasila melawan ideologi transnasional.

Menurut dia, situasi itu membuat Indonesia mundur dari kemajuan yang pernah terjadi sebelumnya.

Di era kepemimpinan Presiden Soekarno, kekuatan Pancasila berhasil mendorong kemerdekaan bangsa Maroko, Tunisia, dan Aljazair, serta dukungan penuh bagi Palestina dan Pakistan.

"Aljazair merdeka karena campur tangan Indonesia. Apa kita tak bangga? Tiba-tiba sekarang kita cuma melihat ke dalam, masalah di dalam negeri melulu, seakan terjadi konflik antara Pancasila dan Islam. Padahal dahulu, Pancasila justru memerdekakan negara dunia Islam," kata Hasto.

"Kenapa tiba-tiba sekarang semuanya mikir ke dalam? Hanya berdansa untuk 2024? Di mana kekuatan kita untuk memerdekakan bangsa lain? Maka kita harus outward looking," ujar dia.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa selama ini banyak yang menduga partai politik sekedar memikirkan pemenangan pemilu setiap lima tahun. Namun yang kerap tak diketahui, parpol sebenarnya memikirkan bagaimana menciptakan negarawan.

"Sering disebut politikus hanya pikirkan elektoral tiap lima tahun. Namun negarawan memikirkan bagaimana generasi berikutnya. Mas Hasto dengan kami di PAN, mungkin bisa disebut hybrid," kata Eddy.

"Kami politisi hybrid. Artinya, tugas kita memenangkan pemilu. Betul. Itu tugas pokok supaya bisa perjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, utamanya ada tugas menciptakan negarawan yang memikirkan generasi bangsa ke depan," tambah Eddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi 'Ground Breaking' RS Abdi Waluyo Nusantara di IKN, Fokus pada 'Sport Medicine'

Jokowi "Ground Breaking" RS Abdi Waluyo Nusantara di IKN, Fokus pada "Sport Medicine"

Nasional
Dukung Target NZE, Pertamina Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN

Dukung Target NZE, Pertamina Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR Minta BIN Awasi Dinamika Politik dari Dekat

Pimpinan Komisi I DPR Minta BIN Awasi Dinamika Politik dari Dekat

Nasional
Lewat Digital Government Cooperation Forum, Indonesia-Korsel Perkuat Kerja Sama di Bidang SPBE

Lewat Digital Government Cooperation Forum, Indonesia-Korsel Perkuat Kerja Sama di Bidang SPBE

Nasional
Hasto Sebut Ada Menteri Tak Jalankan Food Estate dengan Baik, Gerindra Yakin Itu Bukan Kemenhan

Hasto Sebut Ada Menteri Tak Jalankan Food Estate dengan Baik, Gerindra Yakin Itu Bukan Kemenhan

Nasional
Eks Kepala BAIS: Tak Usah Takut Jokowi Pegang Data Parpol, Intelijen Tetap Kerja

Eks Kepala BAIS: Tak Usah Takut Jokowi Pegang Data Parpol, Intelijen Tetap Kerja

Nasional
Kata Danpuspom soal Perwira TNI Temui Tahanan Korupsi di KPK

Kata Danpuspom soal Perwira TNI Temui Tahanan Korupsi di KPK

Nasional
Prajurit Kostrad yang Diduga Lecehkan Bawahan Serahkan Diri dan Ditahan

Prajurit Kostrad yang Diduga Lecehkan Bawahan Serahkan Diri dan Ditahan

Nasional
Anies-Imin Bentuk Tim Pemenangan, Ini Nama-nama Anggotanya

Anies-Imin Bentuk Tim Pemenangan, Ini Nama-nama Anggotanya

Nasional
KPK Panggil Artis Waode Kartika Jadi Saksi Sekretaris MA Hasbi Hasan

KPK Panggil Artis Waode Kartika Jadi Saksi Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI, Imparsial: Inkonstitusional dan Tak Mendesak

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI, Imparsial: Inkonstitusional dan Tak Mendesak

Nasional
Eks Penyidik Nilai Putusan Dewas KPK Atas Perkara Johanis Tanak Lembek

Eks Penyidik Nilai Putusan Dewas KPK Atas Perkara Johanis Tanak Lembek

Nasional
Soal Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Gerindra: Kita Belum Kepikiran Bagaimana Solusinya

Soal Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Gerindra: Kita Belum Kepikiran Bagaimana Solusinya

Nasional
Cegah Polusi hingga Banjir, Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Mangrove di Pandeglang

Cegah Polusi hingga Banjir, Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Mangrove di Pandeglang

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen

Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com