Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: PDI-P Berkeyakinan, Siapa yang Tebar Angin Akan Menuai Badai

Kompas.com - 15/03/2021, 17:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI-P tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga memiliki pengalaman panjang ketika kedaulatan partainya diintervensi oleh kekuasaan Orde Baru.

"Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati, namun pada saat bersamaan kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat, dan membangun keyakinan, Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Soal Masa Jabatan Presiden, PDI-P: 2 Periode Ideal, Tak Perlu Diubah

Hasto menuturkan, PDI-P yang saat itu masih bernama PDI pun memilih jalur hukum ketika kongres partai diintervensi kekuasaan dan kantor partai diserang hingga menimbulkan korban jiwa.

"Demikian pula ketika ada yang membangun kesan terzalimi dengan motif popularitas, seluruh anggota dan kader Partai selalu bertahan pada keyakinan bahwa siapa yang menebar angin akan menuai badai," ujar Hasto.

Ia mengingatkan, mereka yang meraih kekuasaan politik dengan tidak benar akan mendapatkan karma politik.

Adapun hal ini disampaikan Hasto menanggapi pemberitaan Koran Tempo yang menyebut Megawati bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang disebut tengah mencari dukungan dalam dualisme kepengurusan Partai Demokrat.

Menurut Hasto, informasi mengenai adanya pertemuan antara Megawati dan Moeldoko tidak berdasar dan tidak benar. Pertemuan itu, kata Hasto, tidak terjadi.  

 

Baca juga: Ayahnya Pilih Moeldoko, Anak Dukung AHY: Sempat Debat Sedikit Enggak Apa-apalah

Moeldoko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Namun, AHY menyatakan KLB tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat penyelenggaraan KLB yang tertuang dalam AD/ART Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com