PDI-P Luncurkan Buku Kisah Megawati dalam Jaga Lingkungan, Hasto: Berpolitik Itu Merawat Kehidupan

Kompas.com - 24/03/2021, 17:07 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. (DOK. BPIP)Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan meluncurkan buku berjudul "Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam" pada Rabu (24/3/2021).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menerangkan, buku tersebut mengisahkan pengalaman Presiden RI kelima tersebut dalam menjaga kelesatiran alam. Diharapkan, buku itu dapat menjadi panduan seluruh kader dalam membangun kultur partai yang merawat kelestarian.

"Berpolitik itu merawat kehidupan, membangun peradaban. Dengan lingkungan hidup yang indah, asri, dan bersih, akan menciptakan rasa syukur. Ruang sosial menjadi nyaman. Karena itulah menanam tanaman bersifat wajib sebagai kesadaran berorganisasi partai," kata Hasto dalam keterangannya, seperti dikutip Antara, Rabu (24/3/2021).

Hasto menilai, buku tersebut menggambarkan perhatian Megawati Soekarnoputri yang begitu besar untuk menjaga lingkungan hidup.

Baca juga: Tempati Urutan Kedua Pilihan Anak Muda, PDI-P: Ini PR Kami untuk 2024

Ia juga berpendapat, buku yang diedit oleh Kristin dan Maria Karsia ini menggambarkan bahwa jalan menanam bagi Megawati merupakan jalan kehidupan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penuh dengan nilai welas asih, tradisi kontemplasi, dan sekaligus jalan menjaga bumi dengan menyediakan oksigen bagi kehidupan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa selama ini PDI-P telah menggelorakan gerakan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi, sejak satu tahun lalu.

Program tersebut, kata dia, di dalamnya terdapat gerakan menanam tanaman pendamping beras.

Adapun alasan dari diadakannya program tersebut dikarenakan PDI-P menyadari Indonesia begitu kaya dengan keanekaragaman makanan.

Baca juga: Impor Beras Diprotes PDI-P, Pemerintahan Jokowi Dinilai Tak Sistematis

Sehingga, lanjutnya, Indonesia diharapkan bisa berdikari dalam kebutuhan pangan rakyat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menyinggung kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Tindakan impor beras yang dilakukan sepihak oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lahir dari kalkulasi pragmatis. Seorang menteri harus memahami keanekaragaman pangan, dan berpikir bagaimana Indonesia bisa mengekspor pangan, bukan sebaliknya," nilai Hasto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X