PDI-P Luncurkan Buku Kisah Megawati dalam Jaga Lingkungan, Hasto: Berpolitik Itu Merawat Kehidupan

Kompas.com - 24/03/2021, 17:07 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. (DOK. BPIP)Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan meluncurkan buku berjudul "Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam" pada Rabu (24/3/2021).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menerangkan, buku tersebut mengisahkan pengalaman Presiden RI kelima tersebut dalam menjaga kelesatiran alam. Diharapkan, buku itu dapat menjadi panduan seluruh kader dalam membangun kultur partai yang merawat kelestarian.

"Berpolitik itu merawat kehidupan, membangun peradaban. Dengan lingkungan hidup yang indah, asri, dan bersih, akan menciptakan rasa syukur. Ruang sosial menjadi nyaman. Karena itulah menanam tanaman bersifat wajib sebagai kesadaran berorganisasi partai," kata Hasto dalam keterangannya, seperti dikutip Antara, Rabu (24/3/2021).

Hasto menilai, buku tersebut menggambarkan perhatian Megawati Soekarnoputri yang begitu besar untuk menjaga lingkungan hidup.

Baca juga: Tempati Urutan Kedua Pilihan Anak Muda, PDI-P: Ini PR Kami untuk 2024

Ia juga berpendapat, buku yang diedit oleh Kristin dan Maria Karsia ini menggambarkan bahwa jalan menanam bagi Megawati merupakan jalan kehidupan.

"Penuh dengan nilai welas asih, tradisi kontemplasi, dan sekaligus jalan menjaga bumi dengan menyediakan oksigen bagi kehidupan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa selama ini PDI-P telah menggelorakan gerakan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi, sejak satu tahun lalu.

Program tersebut, kata dia, di dalamnya terdapat gerakan menanam tanaman pendamping beras.

Adapun alasan dari diadakannya program tersebut dikarenakan PDI-P menyadari Indonesia begitu kaya dengan keanekaragaman makanan.

Baca juga: Impor Beras Diprotes PDI-P, Pemerintahan Jokowi Dinilai Tak Sistematis

Sehingga, lanjutnya, Indonesia diharapkan bisa berdikari dalam kebutuhan pangan rakyat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menyinggung kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Tindakan impor beras yang dilakukan sepihak oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lahir dari kalkulasi pragmatis. Seorang menteri harus memahami keanekaragaman pangan, dan berpikir bagaimana Indonesia bisa mengekspor pangan, bukan sebaliknya," nilai Hasto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X