Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Produksi Padi dan Beras Dihitung Betul supaya Tak Perlu Impor

Kompas.com - 29/04/2021, 13:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar produksi padi dihitung dengan betul. Jika produksi padi mampu menghasilkan beras yang cukup, Indonesia tak perlu lagi impor.

Hal ini Jokowi sampaikan saat meninjau lokasi tanam dan panen padi di Desa Kanigoro, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

"Kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu, kita tidak perlu yang namanya impor," kata Jokowi.

Baca juga: Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Jokowi ingin agar produksi padi dan panen betul-betul memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya menghitung produksi padi dan kebutuhan beras di Tanah Air untuk memastikan ketercukupan stok.

"Hitung-hitungannya memang harus pasti karena ini menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat itu dari sini," ujarnya.

Untuk mendorong produksi beras Tanah Air, Jokowi berjanji memenuhi kebutuhan petani akan alat dan sarana prasana pertanian, mulai dari mesin panen, traktor, dan lainnya.

Baca juga: Jokowi: Hitungan Produksi Padi Harus Pasti, Ini Menyangkut Makan Rakyat

Saat melakukan peninjauan lokasi tanam dan panen padi di Desa Kanigoro, Jokowi mengapresiasi para petani yang berhasil menghasilkan padi gabah sebanyak 12 ton dengan menanam padi varietas IPB 3S pada 1 hektar lahan.

Ia berjanji untuk mengembangkan lagi varietas baru ini dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) agar produksi padi yang dihasilkan bisa lebih besar lagi.

"Sehingga, ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor dari negara lain," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Sudah Hampir Menuju Posisi Normal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com