Jokowi Minta Produksi Padi dan Beras Dihitung Betul supaya Tak Perlu Impor

Kompas.com - 29/04/2021, 13:15 WIB
Presiden Jokowi hadiri acara Hut IAP ke 50 secara virtual Presiden Jokowi Presiden Jokowi hadiri acara Hut IAP ke 50 secara virtual

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar produksi padi dihitung dengan betul. Jika produksi padi mampu menghasilkan beras yang cukup, Indonesia tak perlu lagi impor.

Hal ini Jokowi sampaikan saat meninjau lokasi tanam dan panen padi di Desa Kanigoro, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

"Kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu, kita tidak perlu yang namanya impor," kata Jokowi.

Baca juga: Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Jokowi ingin agar produksi padi dan panen betul-betul memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya menghitung produksi padi dan kebutuhan beras di Tanah Air untuk memastikan ketercukupan stok.

"Hitung-hitungannya memang harus pasti karena ini menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat itu dari sini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk mendorong produksi beras Tanah Air, Jokowi berjanji memenuhi kebutuhan petani akan alat dan sarana prasana pertanian, mulai dari mesin panen, traktor, dan lainnya.

Baca juga: Jokowi: Hitungan Produksi Padi Harus Pasti, Ini Menyangkut Makan Rakyat

Saat melakukan peninjauan lokasi tanam dan panen padi di Desa Kanigoro, Jokowi mengapresiasi para petani yang berhasil menghasilkan padi gabah sebanyak 12 ton dengan menanam padi varietas IPB 3S pada 1 hektar lahan.

Ia berjanji untuk mengembangkan lagi varietas baru ini dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) agar produksi padi yang dihasilkan bisa lebih besar lagi.

"Sehingga, ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor dari negara lain," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Sudah Hampir Menuju Posisi Normal



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

Nasional
Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Nasional
Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X