Nomenklatur Kementerian Baru dan Ambisi Investasi Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi Rabu (28/4/2021).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72P/2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Pelantikan tersebut sekaligus menegaskan terbentuknya Kementerian Investasi sebagai kementerian baru di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Presiden Lantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi

Pembentukan kementerian ini sebelumnya telah disetujui DPR lewat hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian Nomor R-14/Pres/03/2021.

Berdasarkan keputusan DPR itu, Kementerian Investasi merupakan peningkatan dari lembaga sebelumnya yakni BKPM.

Ambisi investasi Jokowi

Persoalan investasi memang menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebelum adanya kementerian baru ini, koordinasi investasi berada di bawah wewenang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada saat itu, BKPM yang sudah ada memiliki tugas mengeksekusi setiap investasi yang dilobi oleh Luhut.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia: dari Sopir Angkot, Kepala BKPM, Kini Menteri Investasi

Luhut sendiri pernah memberikan pendapat tentang adanya dua lembaga investasi di pemerintahan. Menurut dia, kementeriannya dan BKPM memiliki tugas masing-masing.

"Tak masalah. BKPM tinggal eksekusi (investasi) yang saya dorong. Mungkin karena senioritas saya, pengalaman saya, saya diberi (tugas koordinasi investasi) agar lebih gampang," ucap Luhut.

Sementara itu, Presiden Jokowi pernah mengatakan ada dua hal yang membuat perekonomian Indonesia bisa sehat atau baik. Keduanya yakni aktvitas investasi dan ekspor harus ditingkatkan.

"Negara kita sekarang ini, ada dua yang akan menjadikan kita ekonominya sehat. Pertama investasi harus banyak, kedua ekspornya harus gede (besar)," kata Jokowi di acara pelepasan ekspor di Pabrik Mayora-PT. Torabika Eka Semest di kawasan Cikupa, Tangerang pada 18 Februari 2019.

Baca juga: Cerita Jokowi, Namanya Sering Dipakai Bahlil untuk Selesaikan Masalah Perizinan

KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (17/2/2019).

"Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Kalau ini bisa dilakukan, ekonomi kita akan tumbuh dengan baik," ucap Kepala Negara.

Dia menambahkan, dalam pemerintahannya sajauh ini dua hal tersebut selalu diperhatikan kemajuannya.

Baca juga: Bahlil: Menahan Izin Investasi sama dengan Menahan Pendapatan Negara

Pemerintah, kata Jokowo terus mendorong iklim dan aktivitasnya supaya terus berjalan dengan baik.

"Sehingga, kunci keberhasilan ekonomi Indonesia adalah investasi dan ekspor," ucap dia.

Investasi satu pintu

Usai dilantik Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjanjikan prosedur investasi yang sederhana dan satu pintu. Dalam hal ini, Kementerian Investasi akan menyinergikan investasi dari luar maupun dalam negeri.

"Peran daripada Kementerian Invetasi nantinya menjadi poin untuk bagaimana menghubungkan dan menyinergikan baik investasi dari luar maupun dalam negeri, dan baik Pemda maupun Pusat agar menjadi satu pintu," ucap Bahlil.

Baca juga: Usai Dilantik, Bahlil Janjikan Prosedur Investasi yang Sederhana dan Satu Pintu

Ia mengatakan investasi merupakan pintu masuk bagi visi dan misi Presiden Joko Widodo yakni pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu ia berjanji akan menjalankan sepenuhnya amanah baru tersebut selaku Menteri Investasi untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah sudah memiliki instrumen untuk mempermudah masuknya investasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, ia mengatakan keberadaan UU Cipta Kerja harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi di Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin.

"Karena itu reforrmasi terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat UU Cipta Kerja saya pikir ini menjadi satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik," ujar dia.

Baca juga: Dilantik Jadi Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia Punya Kekayaan Rp 300 Miliar

(Dok. Shutterstock/hywards) Ilustrasi investasi

Tiga investasi baru

Bahlil juga berjanji akan membawa tiga investasi baru ke Indonesia tahun ini. Kendati demikian, dia belum mau menyebutkan nama perusahaan dan industri di bidang apa tiga investasi baru tersebut.

Bahlil menyatakan, akan segera mengumumkan bila semuanya sudah jelas.

"Tapi yakinlah bahwa tahun ini ada 2-3 barang baru yang saya akan sampaikan pada waktunya," kata Bahlil.

Baca juga: Target Investasi Meleset, Jokowi Tegur Luhut dan Bahlil

Dia diminta Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan investasi Rp 900 triliun tahun ini, dengan menggandeng investor besar hingga kecil tanpa pilih-pilih.

Ia menambahkan, kementerian yang baru dibentuk ini fokus melakukan organisasi karena ada perubahan struktur. Dari sisi internal, kementerian diberi waktu hingga 100 hari ke depan untuk pembangunan online single submission (OSS), hingga pengembangan SDM.

Bentuk lembaga pengawas investasi

Selain Kementerian Investasi, Presiden Jokowi juga membentuk Lembaga Pengawas Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) baru-baru ini.

LPI atau INA berfungsi untuk mengelola dana pemerintah pusat yang berbentuk dana investasi abadi atau sovereign wealth fund (SWF).

Baca juga: Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Pemerintah pun telah menyuntikkan dana sebesar Rp 15 triliun sebagai modal awal. Secara keseluruhan, pemerintah bakal memberi modal Rp 75 triliun kepada LPI yang akan diberikan secara bertahap hingga akhir tahun 2021.

Nantinya, pemenuhan modal awal LPI tersebut bisa bersumber dari aset yang berupa barang milik negara (BMN) hingga saham BUMN.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan dibentuknya LPI, Indonesia tak hanya akan mengandalkan utang dalam proses pembangunan infrastruktur.

Sebab, LPI diharapkan bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendatangkan modal swasta dan asing.

"Kita bentuk institusi bari ini lantaran Indonesia tidak bisa membangun diri sendiri hanya dari pendanaan dalam bentuk beban atau utang," kata Sri Mulyani dalam webinar LPEM UI pada 18 Februari 2021.