Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil: Menahan Izin Investasi sama dengan Menahan Pendapatan Negara

Kompas.com - 28/04/2021, 18:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan investasi merupakan pintu masuk bagi peningkatan perekonomian nasional. Karena itu ia mengatakan tak ada pihak yang boleh menahan-nahan izin investasi.

Hal itu disampaikan Bahlil usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (28/4/2021).

"Arahan Bapak Presiden menurut UU Cipta Kerja bahwa kalau kita menahan izin investasi sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasjonal. Sama dengan menahan lapangan pekerjaan. Sama dengan menahan sumber pendapatan negara dan kita tidak akan mengalami perbaikan," kata Bahlil.

Baca juga: Jadi Menteri Investasi, Harta Bahlil Capai Rp 300 Miliar dan Miliki Tanah di 18 Lokasi

Karena itu ia bertekad agar tak ada lagi pihak yang menahan-nahan izin investasi. Ia pun menjanjikan prosedur investasi yang sederhana serta satu pintu agar izin investasi cepat selesai prosesnya.

Dengan demikian akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat dan dapat meningkatkan daya beli serta perekonomian.

Ia juga diminta oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan agar investasi tak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa.

Selain itu Bahlil juga diminta oleh Presiden Jokowi untuk melibatkan pengusaha lokal jika ada investasi yang masuk ke daerah mereka.

"Karena presiden melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas. Tak hanya satu pulau. Perintah Bapak Presiden kepada kami bahwa jangan hanya mengurus pengusaha besar tapi juga UMKM," kata Bahlil.

Baca juga: Jadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Ini Sepak Terjang Bahlil Lahadalia

"Harus kita kawinkan dengan UMKM dan pengusaha besar dengan yang ada di daerah. Kolaborasi ini yang bisa kita jadikan instrumen," lanjut dia.

Adapun sebelum menjabat Menteri Investasi, Bahlil menduduki posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun BKPM kini berubah menjadi kementerian Investasi seiring dengan usulan perubahan nomenklatur yang diajukan pemerintah kepada DPR. Karena itu Bahlil pun kini resmi menjadi Menteri Investasi.

 

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com