Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/11/2020, 15:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia lantaran investasi pada kuartal III-2020 terkontraksi hingga minus 6 persen.

Teguran itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11/2020).

"Jadi investasi kita juga di kuartal III masih minusnya di atas 5. Tapi, nanti kita tunggu hitungan dari BPS (Badan Pusat Statistik). Kurang lebih nanti minus 6," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2020 Minus 3 Persen

Padahal, Jokowi menargetkan investasi bisa tumbuh di bawah minus 5 persen pada kuartal III.

Jokowi pun meminta Luhut dan Bahlil meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal IV sehingga tidak terlalu negatif pertumbuhannya.

"Saya sudah mewanti-wanti kepada Kepala BKPM dan Menko Marves agar paling tidak di kuartal III ini bisa minus di bawah 5, tapi ternyata belum bisa," tutur dia.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia mendapat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Menlu Retno Dorong Perusahaan Amerika Serikat Berinvestasi di Indonesia

Untuk itu, ia meminta jajarannya memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan ekspor dan menarik sebanyak-banyaknya investor AS ke Indonesia.

"Ini menjadi kesempatan karena kita adalah satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini dan kita harapkan ekspor kita akan bisa naik, melompat karena fasilitas GSP diberikan kepada kita," ucap Jokowi.

"Dan syukur-syukur ini juga dipakai sebagai kesempatan untuk menarik investasi karena orang ingin mendirikan industri pabrik perusahaan di Indonesia akan menjadi lebih menarik," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Klaim Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III Bakal Lebih Baik dari Negara Lain

Adapun Jokowi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 diperkirakan masih minus. Setelah mencapai minus 5,32 persen pada kuartal II, diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III berada di angka minus 3 persen.

"Di kuartal ketiga ini juga mungkin sehari, dua hari, tiga hari akan diumumkan BPS juga masih berada di minus, perkiraan kita masih di angka minus 3 naik sedikit," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menunjukkan tren yang positif. Sebab, ekonomi telah bergerak ke angka yang lebih baik.

"Itu trennya membaik, trennya positif. Ini yang harus ditekankan nanti kalau ada pengumuman di BPS trennya membaik, trennya positif," ujar Jokowi.

Bahkan, kata Jokowi, angka pertumbuhan ekonomi Tanah Air masih jauh lebih baik dibandingkan negara lain. "Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain masih jauh lebih baik," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Nasional
Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Nasional
Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com