Komnas HAM Akan Minta Keterangan Pemprov Jateng Terkait Kekerasan di Desa Wadas

Kompas.com - 28/04/2021, 14:58 WIB
Aksi warga menutup akses jalan masuk di Desa Wadas, Purworejo, Jumat (24/4/2021) KOMPAS.com/istimewaAksi warga menutup akses jalan masuk di Desa Wadas, Purworejo, Jumat (24/4/2021)

JAKARTA, KOMPAS.comKomnas HAM akan meminta keterangan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas terjadinya kekerasan setelah terjadi bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat (23/4/2021).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya juga akan melakukan diskusi dengan pemerintah setampat guna mencari solusi atas kejadian tersebut.

"Hari Jumat mendatang akan ada permintaan keterangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendetilkan seperti apa kasusnya dan juga mendiskusikan langkah-langkah penyelesaiannya," ucap Beka dalam acara virtual, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Video Viral Bentrok Penolakan Proyek Tambang Wadas, Begini Kejadiannya

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa sempat ada sejumlah warga yang diamankan aparat, namun sudah dibebaskan.

Ia juga menyampaikan kasus bentrokan di Desa Wadas juga sudah ditangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo.

Taufan berharap mediasi yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah dapat segera menemukan solusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mudah-mudahan ini dengan mediasi yang kita lakukan dengan Pemerintah Daerah, Pak Gubernur turun langsung dengan timnya itu bisa selesai dan mendapatkan kesepemahaman di antara warga masyarakat dengan pelaksanaan proyek tersebut," ucapnya.

Baca juga: Bentrok Aparat dengan Penolak Tambang di Wadas, 11 Orang yang Ditangkap Sudah Dibebaskan

Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara warga dengan aparat kemanaan terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (23/4/2021).

Insiden dipicu karena warga tidak sepakat dengan pematokan lahan terkait rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk material pembangunan Bendungan Bener.

Warga menolak dengan melakukan aksi menghadang petugas dan memblokade jalan masuk desa dengan cara merobohkan pohon.

Saat petugas hendak menerobos masuk dan membubarkan kerumunan warga, kericuhan pun tak terbendung.

Sebanyak 11 orang sempat diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan pascabentrokan, namun sudah dipulangkan.

Baca juga: Komnas HAM Tekankan Perlunya Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Konflik Papua



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X