Soal Isu Reshuffle Kabinet, Fadjroel Rachman: Hanya Presiden dan Allah yang Tahu

Kompas.com - 24/04/2021, 12:45 WIB
Fadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMFadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, ia belum mendapatkan informasi terbaru dari Presiden Joko Widodo terkait isu reshuffle kabinet.

Ia menyebut, dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi pada Selasa (20/4/2021) dan tidak ada membahas mengenai reshuffle kabinet.

"Terkait dengan reshuffle sebenarnya hanya Presiden Jokowi dan Allah SWT yang tahu. Minggu ini, hari Selasa 20 April saya bertemu dengan Presiden. Sama sekali tidak ada pembicaraan tentang reshuffle," kata Fadjroel dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk "Jangan Pegel Nunggu Reshuffle", Sabtu (24/4/2021).

Fadjroel mengaku, hingga kini belum ada informasi yang disampaikan Presiden Jokowi kepadanya terkait reshuffle.

Oleh karena itu, ketika ditanya mengenai pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bahwa perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat, dirinya juga enggan memberi komentar.

Baca juga: Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

"Saya ini staf khusus langsung Presiden Jokowi dan selalu dipanggil untuk sampaikan arahan atau kebijakan beliau. Saya enggak tahu yang sebelah itu, saya tidak berani berkomentar," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, Fadjroel memberikan komentar mengenai peleburan dua kementerian dan pembentukan Kementerian Investasi yang juga telah disetujui DPR dalam rapat paripurna.

Menurut dia, adanya perubahan dan penambahan kementerian itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam UU tersebut, jumlah kementerian dinyatakan hanya boleh 34. Dengan bertambahnya satu kementerian, maka ada pertimbangan perubahan kementerian.

"Karena itu Presiden kirim surat ke DPR dan sudah disetujui tentang pertimbangan pengubahan kementerian. Jadi hanya ada dua yang kita tahu hari ini yakni pembentukan Kementerian Investasi dan kemudian pengubahan Kementerian menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi," jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X