Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

Kompas.com - 23/04/2021, 17:53 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi di Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan melibatkan 203.500 warga. Sebagian besar anggaran nantinya akan digunakan untuk pembibitan dan penanaman dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa.

Adapun sembilan provinsi itu adalah Sumatera Utara (Sumut), Bangka Belitung, Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kalut), Papua, dan Papua Barat.

Kepala BRGM Hartono menjelaskan, rehabilitasi mangrove tahun ini akan dilakukan pada areal seluas 83.000 hektar (ha) dengan model pengerjaan secara bertahap.

Baca juga: Lantik Sejumlah Pejabat Eselon I, Kepala BRGM Optimistis Capai Target Tugas

“Beberapa lokasi yang telah diidentifikasi di lapangan bersama Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Rehabilitasi Hutan (BPDAS-RH). Kami juga melakukan identifikasi kelompok masyarakat yang terlibat,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Pelaksanaan rehabilitasi mangrove itu, sebut dia, dijalankan melalui metode padat karya. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“Bagi kami, bekerja bersama masyarakat secara langsung bukanlah hal baru. Pada pelaksanaan restorasi gambut periode sebelumnya, pendekatan ini yang dikedepankan,” ujar Hartono.

Hal tersebut disampaikan Hartono setelah melakukan kegiatan roadshow ke tiga provinsi, yakni Sumut, Riau, dan Kepri, Rabu (21/4/2021). Dalam acara ini, Hartono didampingi sejumlah pejabat teras BRGM.

Baca juga: BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Pada roadshow tersebut, rombongan BRGM turut melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat di beberapa titik lokasi. Hal ini menandakan kesiapan pelaksanaan rehabilitasi secara nyata.

Adapun tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mensosialisasikan program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024 kepada para pihak di daerah.

Menurut dia, perlu ada jalinan komunikasi kuat antara BRGM dengan pemerintah daerah agar target restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove bisa tercapai.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembentukan BRGM, badan ini bertugas memfasilitasi percepatan restorasi dan rehabilitasi mangrove.

Baca juga: Luhut Bilang, Banyak Manfaat Lahan Gambut Kalteng Disulap Jadi Sawah

“Untuk itu perlu ada sinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta para mitra, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan perusahaan,” imbuh Hartono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com