Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/04/2021, 10:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terkait masuknya 127 Warga Negara (WN) India ke Indonesia pada Rabu (21/4/2021) malam.

Secara khusus, Melki meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan bahwa semua WN India tersebut aman dari Covid-19 saat masuk ke Indonesia.

Pasalnya, ia melihat kondisi India saat ini tengah dilanda tsunami atau banjir lonjakan kasus yang salah satu penyebabnya ialah munculnya mutasi virus corona yang baru dan lebih kuat.

Baca juga: Kanada Larang Penerbangan dari India karena Covid-19 Makin Parah

"Ini harus menjadi perhatian serius dari semua stakeholder yang menangani Covid-19 di Tanah Air. Kerja sama ini penting artinya untuk mengantisipasi dampak dari kehadiran 127 WN India yang masuk ke Indonesia," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Kendati demikian, 127 WN India tersebut sudah masuk ke Indonesia dan diizinkan lantaran memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas).

Menanggapi hal itu, Melki menilai seharusnya stakeholder terkait dapat mengantisipasi sebelumnya.

"Kemenlu, Dirjen Imigrasi sebagai bagian terdepan bersama dengan KKP Kemenkes yang menangani ini di pintu pertama ketika mereka tiba seharusnya bisa kerja sama. Sehingga kita bisa mencegah lebih awal, potensi masuknya gelombang mutasi virus dari India," ujarnya.

Melki pun meminta agar pihak-pihak tersebut melakukan screening dengan sangat ketat terhadap 127 WN India itu.

Baca juga: Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Proses screening itu diperlukan hingga akhirnya 127 WN India itu diperbolehkan masuk ke berbagai akses di Tanah Air.

Dalam hal ini, politisi Partai Golkar itu mendesak pemerintah untuk mengisolasi 127 WN India tersebut sebagaimana hal yang dilakukan pemerintah terhadap WNI yang bekerja di kapal pesiar pada awal Covid-19 mewabah.

Ia mengingatkan, saat itu, pemerintah melakukan isolasi terhadap 188 WNI Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar World Dream di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Februari 2020.

"Kita meminta pemerintah bisa melakukan seperti halnya kita melakukan di awal-awal Covid lalu bahwa 127 WN India ini sebaiknya mungkin diisolasi di satu pulau tertentu," ucap Melki.

"Misalnya di Pulau Seribu yang terdekat yang seperti ketika kemarin dengan WN indonesia yang ada dalam kapal pesiar kemudian diisolasi di salah satu pulau tertentu," sambung dia.

Baca juga: Kemenkes: 9 Orang WN India Positif Covid-19, Jalani Isolasi di Hotel

Menurut dia, hal ini lebih baik daripada WN India itu diisolasi di hotel atau wisma tertentu, mengingat di negara asalnya tengah terjadi lonjakan mutasi baru virus corona

Sebab, berada di pulau yang merupakan ruang terbuka dinilai lebih aman daripada berada di ruang terbatas seperti hotel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com