Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Kompas.com - 23/04/2021, 08:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta seluruh operator telekomunikasi menyediakan layanan yang berkualitas dan terjangkau, khususnya selama masa Lebaran 2021.

Sebab, dengan adanya larangan mudik Lebaran, masyarakat diperkirakan akan beralih pada silaturahmi virtual.

"Pemerintah meminta kepada seluruh operator telekomunikasi untuk menyediakan layanan komunikasi yang berkualitas dan terjangkau, sehingga masyarakat yang ingin bersilaturahmi secara virtual dapat melakukannya dengan baik," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4/2021).

Larangan mudik Lebaran tahun ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 127 WN India

Wiku pun meminta masyarakat bijak mematuhi aturan ini dan mengganti silaturahmi langsung menjadi daring.

"Silaturahmi kepada keluarga di kampung halaman dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi komunikasi," ujarnya.

Wiku mengatakan, momen libur panjang selalu meningkatkan mobilitas warga. Hal ini berujung pada lonjakan kasus virus corona.

Pada momen libur Idul Fitri 2020 misalnya, kenaikan kasus virus corona berkisar antara 68-93 persen.

"Saya sangat berharap masyarakat dapat bijak dalam merayakan hari Idul Fitri yang akan datang, serta turut menekan angka penularan dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan," kata Wiku.

Baca juga: Diperketat, Ini Detail Aturan Baru Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik

Sebagaimana pesan yang disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, sekalipun masyarakat sudah memiliki surat hasil tes negatif virus corona, tidak berarti sepenuhnya bebas dari Covid-19. Peluang tertular virus di perjalanan ke kampung halaman selalu terbuka.

Meski segala upaya telah dilakukan untuk memastikan pelaku perjalanan negatif Covid-19, potensi perubahan status dari negatif menjadi positif selama perjalanan tetap ada.

Kemungkinan ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya alat test Covid-19 tidak akurat, cara pengambilan spesimen yang tidak tepat, dan sulitnya menentukan masa inkubasi Covid-19 yang presisi dan akurat terdeteksi oleh alat tes.

"Dengan demikian tidak ada testing dapat menjamin kita bebas Covid-19 selamanya," ujar Wiku.

Baca juga: 14.000 TKI Pulang ke Jatim, Gubernur: Bukan dalam Rangka Mudik

Oleh karenanya, Wiku kembali meminta masyarakat mengurungkan niat untuk mudik, demi melindungi diri sendiri dan keluarga di kampung halaman dari penularan virus corona.

"Apabila kita dapat sedikit lagi bersabar dengan tidak bepergian saat periode libur yang akan datang artinya kita sudah berkontribusi dalam menekan penularan dan turut menjaga kondisi kasus Covid-19 di Indonesia untuk tetap stabil," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com