JAKARTA, KOMPAS.com - Putri dari Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi relawan untuk penelitian vaksin Nusantara.
Peneliti utama Vaksin Nusantara Kolonel Jonny mengatakan, Titiek melakukan pengambilan sampel darah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (22/4/2021).
"Benar (Titiek Soeharto jadi relawan Vaksin Nusantara) tadi pengambilan sampel darah oleh tim," kata Jonny saat dikonfirmasi, Kamis.
Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...
Jonny mengatakan, sampel darah yang diambil akan dikenalkan dengan protein spike dari virus Corona selama tujuh hari sebelum akhirnya disuntikan kembali.
Dari sampel darah tersebut akan diketahui apakah seseorang layak untuk disuntik Vaksin Nusantara atau tidak.
"Penyuntikannya di hari ke-8," ujar dia.
Sebelum Titiek Soeharto, sejumlah tokoh juga memutuskan menjadi relawan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Sejumlah tokoh tersebut di antaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Siti Fadilah Supari.
Baca juga: Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti
Kemudian, pimpinan dan beberapa anggota DPR ikut menjadi relawan yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena dan Nihayatul Wafiroh atau Ninik.
Kemudian, anggota Komisi IX Arzeti Bilbina, Saniatul Lativah, Sri Meliyana, Anas Thahir, dan Saleh Partaonan Daulay.
Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan dalam pengembangan vaksin tersebut.
Proses pengambilan sampel darah terkait pengembangan Vaksin Nusantara itu dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Padahal, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.
Baca juga: Menko PMK: Vaksin Nusantara Kini Jadi Penelitian Berbasis Pelayanan di Bawah Kemenkes
Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I.
Belakangan, pemerintah membuat nota kesepahaman bahwa Vaksin Nusantara telah dialihkan menjadi penelitian berbasis pelayanan.
Menurut keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 itu tidak untuk dikomersialkan.
"(Penelitian) bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar," demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Senin (19/4/2021).
Penelitian tersebut juga diyakini akan berpedoman terhadap kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Baca juga: Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM
Selain itu, penelitian tersebut disebut bukan kelanjutan dari penelitian Vaksin Nusantara yang terhenti sementara karena kaidah ilmiah yang tak terpenuhi.
"Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) pada subyek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat antibodi antiSARS-CoV-2," tulis keterangan tertulis tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.