Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/04/2021, 15:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, persediaan vaksin Covid-19 saat ini dalam kondisi terbatas.

Oleh karenanya pemerintah mengatur laju vaksinasi untuk dapat menjaga keberlangsungan penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

"Jumlah vaksin yang terbatas mengharuskan pemerintah mengatur laju vaksinasi Covid-19. Namun, masyararakat tak perlu khawatir," ujar Wiku dalam siaran pers di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4/2021).

Menurut Wiku, saat ini pemerintah sudah memiliki tambahan 20 juta dosis vaksin Covid-19 hasil produksi PT Bio Farma.

Sehingga diharapkan kebutuhan vaksin untuk vaksinasi pada April dan Mei 2021 dapat terus berjalan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

"Selanjutnya PT Bio Farma juga akan terus meningkatkan kapasitas produksi vaksin Covid-19 sehingga dapat memenuhi kebutuhan program vaksinasi," tambah Wiku.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tidak akan terhenti akibat stok vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini sedang terbatas.

Hanya saja, pemerintah kini memprioritaskan dulu penyuntikan vaksin bagi lansia.

"Karena pelayan publik itu 40 persen sudah tercover (vaksin Covid-19)sementara lansia itu 10 persen," tutur Nadia

"Sehingga dengan vaksin yang saat ini tersedia maka kita ingin 60-70 persennya dialokasikan untuk lansia dulu," kata Nadia saat dijumpai di Kemenkes, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Dia pun menyebutkan ada kemungkinan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 libur selama Idul Fitri 1422 Hijriah.

Namun, kondisi itu hanya berlangsung selama dua hingga tiga hari.

"Idul Fitri kemungkinan penyuntikan vaksin (Covid-19) akan libur. Tapi selama masa Idul Fitri saja atau sekitar dua hingga tiga hari," katanya.

Setelah itu, pelaksanaan penyuntikan vaksin akan kembali berlanjut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com