Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 19/04/2021, 14:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengungkapkan, usulan agar pemerintah menetapkan status bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bencana nasional telah disampaikan.

Menurutnya, status bencana nasional sangat diperlukan agar perbaikan hingga pemulihan ekonomi di NTT dapat dipercepat.

"Sudah diusulkan, ketika itu dengan Pak Melki Laka Lena yang merupakan anggota dapil NTT. Sehingga dapat memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang hancur dan terciptanya percepatan pemulihan ekonomi kembali," kata Azis ddalam keterangannya seperti dikutip Antara, Senin (19/4/2021).

Azis mengatakan hal tersebut saat mengunjungi dapur umum di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, NTT pada Minggu (18/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu berharap agar usulannya dapat segera dirapatkan dan menjadi ketetapan bersama antara Pemerintah dan DPR.

Baca juga: UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

"Nantinya akan dirapatkan di DPR untuk menjadi satu ketetapan antara pemerintah dengan parlemen," ucapnya.

Selain itu, Azis mengapresiasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dengan sigap mendirikan tenda dan dapur umum untuk para pengungsi di NTT.

Menurut dia, tenda itu dapat membantu para pengungsi yang rumahnya rusak, atau hanyut tersapu banjir bandang.

"Jadi sementara, pemulihan ekonomi dan pemerintah daerah dan pusat, teman-teman TNI ikut membantu," tuturnya.

Diketahui, bencana badai Seroja dan banjir bandang menimpa beberapa wilayah di NTT pada awal April. Bencana ini mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa dan ribuan warga mengungsi.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan jumlah pengungsi di posko penampungan korban bencana tercatat 1.023 kepala keluarga atau 4.182 orang.

Baca juga: Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Jumlah pengungsi, kata dia, kian berkurang dari awal terjadinya bencana.

"Awalnya, jumlah pengungsi yang ada di posko berjumlah 7.425 kepala keluarga atau 58.914 jiwa," kata Viktor dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Jumat (16/4/2021).

Sementara untuk pengungsi di luar posko atau di rumah-rumah keluarga berjumlah 43.425 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com