Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Kompas.com - 18/04/2021, 18:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, angka partisipasi lansia dalam vaksinasi Covid-19 cenderung menurun.

Semakin hari, capaian vaksinasi pada lansia kian jauh di bawah angka vaksinasi petugas pelayan publik.

"Kalau kita lihat di awal-awal sempat terjadi antrean baik di rumah sakit umum daerah, Puskesmas. Tapi kemudian ke sini kita lihat cakupannya itu malah ketinggalan jauh dibandingkan dengan pemberi pelayan publik," kata Nadia dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Ini Kriteria Pendamping 2 Lansia yang Bisa Ikut Divaksinasi Covid-19

Menurut Nadia, rendahnya angka partisipasi lansia dalam vaksinasi disebabkan karena sejumlah hal. Misalnya, keterbatasan terhadap akses vaksinasi, atau adanya kekhawatiran lansia terhadap keamanan vaksin.

"Dan ini pentingnya bagaimana kita bersama-sama mensosialisasikan tentang keamanan vaksin," ujarnya.

Padahal, pemerintah saat ini tengah memfokuskan program vaksin untuk lansia, setidaknya hingga bulan Juni.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Vaksinasi Covid-19 pada lansia utamanya dilakukan di wilayah-wilayah sasaran mudik. Meski pemerintah secara tegas sudah melarang mudik Lebaran 2021, kata Nadia, mobilisasi masyarakat ke berbagai daerah sudah terjadi sejak saat ini.

Oleh karena itu, penting untuk melindungi lansia yang ada di daerah sasaran mudik dari potensi penularan virus corona.

"Lansia itu merupakan kelompok paling rentan, ini yang harus kita berikan tentunya perlindungan lebih prioritas lagi," kata dia.

Baca juga: Simak, Ini Daftar Lengkap Lokasi Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta

Nadia mengatakan, pemerintah telah menempuh sejumlah langkah untuk mempercepat proses vaksinasi pada lansia.

Misalnya, melonggarkan akses dengan tidak membatasi vaksinasi lansia berdasar alamat yang terdaftar di e-KTP maupun domisili. Lansia bisa mendapatkan vaksin Covid-19 di tempat terdekat mereka.

Percepatan vaksinasi juga dilakukan dengan jemput bola atau mendata lansia dari pintu ke pintu (door to door) oleh Ketua RT atau Ketua RW. Mekanisme ini telah diterapkan di kawasan DKI Jakarta.

"Artinya RT-RW mencatat semua lansia yang ada di wilayahnya, kemudian diumumkan pada hari tertentu misalnya Sabtu, atau Rabu, atau hari kerja itu dilakukan vaksinasi pada RT tersebut atau pada RW tersebut," tutur Nadia.

Diharapkan, melalui upaya-upaya tersebut angka vaksinasi Covid-19 pada lansia dapat terus meningkat sehingga kalangan rentan semakin terhindar dari penularan virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com